Rekomendasi ELSAM untuk Peta Jalan Nasional Pengembangan Kecerdasan Artifisial
ELSAM telah menyerahkan policy manifesto berjudul “Transformasi Kecerdasan Artifisial untuk Optimalisasi Ekonomi Digital dan Pengembangan Model Tata Kelolanya di Indonesia” kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Jakarta. Penyerahan policy manifesto ini dilanjutkan dengan diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan yaitu Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Mochamad Agus Rofiudin; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi Rosadi; Ekonom INDEF, Drajad Hari Wibowo; dan Director Government Affairs Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam, Ajar Edi.
Acara ini bertujuan mendiskusikan rekomendasi kebutuhan peta jalan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di tingkat nasional. Selain itu, juga mendiskusikan sinkronisasi arah transformasi digital sekaligus mengidentifikasi sektor prioritas serta peluang pemanfaatan AI di pemerintahan yang baru.
Hal ini karena perencanaan, regulasi, dan tata kelola terkait AI penting disiapkan sebagai instrumen untuk memanen potensi termasuk pengembangan serta sistem pengamannya. AI harus dapat mendukung visi strategis Indonesia 2045, baik jangka panjang dan menengah. Berbagai program strategis pemerintah dapat diakselerasi dengan pemanfaatan AI yang semakin masif.
Selama ini, perencanaan pengembangan AI belum dibahas secara spesifik meskipun dalam visi besar Indonesia Emas 2045 dan rencana pembangunan sudah menempatkan pengembangan AI. Maka dari itu pengembangan regulasi yang mengatur AI perlu dilaksanakan sejalan dengan disrupsi teknologi yang berdampak terhadap manusia secara luas.
Salah satu yang ditawarkan ELSAM adalah pengembangan AI yang berfokus pada tiga pilar utama yaitu pilar ekonomi, talenta atau sumber daya manusia, dan pilar sosial. Pilar ekonomi sejalan dengan aksesi peta jalan OECD, AI dan kebijakan cloud, hingga infrastrukturnya. Pilar talenta meliputi pengembangan kapasitas digital di ranah tenaga kerja dan resiliensi nasional. Sementara itu, pilar sosial meliputi penanggulangan korupsi, pengembangan pertanian, serta energi terbarukan dan dekarbonisasi.
Rekomendasi dalam pengembangan regulasi dan tata kelola AI yang bertanggung jawab serta aman ini diharapkan mendorong pemanfaatan AI di berbagai sektor. Hal ini seperti mencapai target pertumbuhan ekonomi, persiapan sumber daya manusia dan talenta yang sejalan, serta pemerintahan yang efisien dan transparan.
