Awas Konflik Horizontal! Hentikan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok LGBTQ

Siaran pers ELSAM

Awas Konflik Horizontal! Hentikan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok LGBTQ

Women’s March Jakarta (WMJ) yang dilaksanakan pada 7 November 2026 membawa 9 tuntutan terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran, yakni:

1. Menjamin keadilan ekonomi dan pelindungan sosial universal
2. Menghapus kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi
3. Menjamin hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan bebas kekerasan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan aborsi aman, pencegahan femisida dan KDRT, serta pemulihan korban kekerasan seksual
4. Menghentikan KBGO sekaligus melawan sensor dan represi digital
5. Menghadirkan legislasi berbasis HAM
6. Menghentikan militerisasi
7. Menghentikan kolonialisme Indonesia
8. Menjamin keadilan ekologis
9. Menghentikan kebijakan publik yang membahayakan rakyat, termasuk mengevaluasi dan menghentikan MBG

Namun, pada saat WMJ 2026 Jakarta berlangsung, terjadi penghalangan dari Aparat Kepolisian terhadap massa aksi yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998, tindakan tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur pengamanan demonstrasi karena Aparat Kepolisian seharusnya menjaga keselamatan massa aksi, bukannya menghambat, membahayakan, dan melakukan kekerasan terhadap massa aksi. 

Selain penghadangan, terjadi juga penyerangan terhadap massa aksi oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Hal ini juga divalidasi melalui siaran pers yang diunggah dalam akun instagram @womensmarchjkt. Penyerangan terkoordinir tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal dan diduga sebagai kelompok anti-kwir. Dari kejadian tersebut, terdapat tiga orang terluka dengan trauma fisik salah satu diantaranya mengalami cedera serius pada tangan kiri.

WMJ 2026 merupakan sebuah aksi dari berbagai kelompok masyarakat dengan keresahan yang sama. Namun, usai aksi ini, ujaran kebencian justru diarahkan kepada sebagian peserta, mulai dari kelompok LGBTQ, teman-teman disabilitas, hingga perempuan yang turun ke jalan. Penyerangan, ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQ, dan tindak kekerasan dalam dan pasca aksi tidak dapat hanya dilihat sebagai satu kejadian yang terpisah. Ini merupakan pola dari bagaimana berbagai bentuk penindasan seperti rasisme, seksisme, klasisme, ableisme, dan homophobia menciptakan penindasan berlapis terhadap berbagai kelompok rentan. Situasi ini diperburuk dengan belum memadainya tanggung jawab dari platform digital dalam mencegah dan menangani penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, serta hasutan kekerasan terhadap kelompok LGBTQ.

Ironisnya, hal itu berbanding terbalik dengan penanganan terhadap konten-konten kritis yang menyuarakan kepentingan publik yang kerap kali mengalami pemutusan akses secara cepat oleh platform digital. Ketika ekspresi kritis dengan mudah dibatasi, sementara ujaran kebencian dan konten yang berpotensi mendorong kekerasan terhadap kelompok rentan tidak ditangani, maka praktik ini akan memperbesar kerentanan kelompok yang telah menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. 

ELSAM menilai bahwa dalam situasi ini tidak ada satupun yang berhak menentukan siapa yang dianggap pantas bersuara dan siapa yang tidak. Setiap warga negara, punya hak yang sama untuk berpendapat dan berekspresi. 

Oleh sebab itu, ELSAM mendesak agar:

1. Negara untuk segera meninjau ulang dan menghapus "penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ)" sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111/2025 serta mencabut pasal-pasal dalam kebijakan lain yang berpotensi memfasilitasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan seperti kelompok LGBTQ.
2. Platform harus secara proaktif mendeteksi, menghapus, dan mencegah kemunculan kembali akun, grup, maupun jaringan yang secara berulang menyebarkan ajakan kekerasan dan mengorganisasi persekusi terhadap komunitas LGBTQ.
3. Seluruh elemen masyarakat agar bersolidaritas untuk menegaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi adalah pondasi demokrasi yang tidak dapat ditawar untuk kelompok warga negara mana pun.
4. Mendesak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas penyerangan terhadap peserta Women’s March Jakarta serta menangkap dan memproses hukum seluruh pelaku secara transparan dan akuntabel.

Narahubung:

ELSAM - office@elsam.or.id