Tanggung Jawab Perantara dalam Tata Kelola Konten Internet
Isu mengenai tanggung jawab hukum perantara (intermediary liability) dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia, semakin mengemuka ketika muncul kasus tindak pidana eksploitasi seksual dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan penyedia domain.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa Twitter dan Facebook merupakan penyumbang konten pornografi terbesar di Indonesia.[3] Dalam kasus yang lain, Kelompok Saracen memanfaatkan domain internet untuk menarik keuntungan secara ekonomis dengan cara memperdagangan konten internet yang berisi ujaran kebencian dan menyangkut SARA.
Di sisi yang lain, perantara internet memainkan peran penting dalam ekosistem digital karena menjadi pintu gerbang dan fasilitator informasi dalam rangka pelaksanaan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya, partisipasi dalam publik dan debat politik serta pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, banyak perusahaan terbesar di dunia saat ini adalah perantara informasi onlineyang menjadi perantara transaksi miliaran dalam sehari. Mereka telah menjadi sarana penting untuk komunikasi dan perdagangan, serta untuk pendidikan dan hiburan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkonstruksikan tanggung jawab hukum dan batasan tanggung jawab hukum perantara internet terkait dengan layanan platform yang dipergunakan oleh pihak ketiga untuk memuat konten fake news dan pornografi yang berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia.
Namun demikian, setiap negara berbeda-beda dalam memaknai konten internet yang dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta siapa yang akan dibebani tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaan kritis yang mengemuka apakah perantara internet dapat dibebani tanggung jawab terkait konten yang di-hosting atau disebarkan melalui layanan mereka yang dibuat oleh pengguna. Dalam konteks Indonesia masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada kerangka kebijakan yang mengatur ruang lingkup tanggung jawab hukum perantara internet.
Untuk baca lebih lanjut, klik Unduh
