Refleksi dan Strategi Gerakan Advokasi Kebebasan Sipil Menyabut Pemerintahan Baru
Workshop masyarakat sipil di Jakarta

Refleksi dan Strategi Gerakan Advokasi Kebebasan Sipil Menyabut Pemerintahan Baru

Jumat, 1 Nov 2024

Workshop yang diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024 di Jakarta. Workshop bertajuk “Reposisi Gerakan dan Arah Baru Strategi Advokasi untuk Memperkuat Kebebasan Sipil” diselenggarakan sebagai wadah refleksi gerakan sipil selama masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain di Jakarta, workshop juga telah dilaksanakan di Yogyakarta.

Workshop bertujuan untuk mengidentifikasi posisi gerakan sipil dalam merespons perubahan situasi politik dan demokrasi serta merumuskan strategi advokasi masyarakat sipil ke depannya. Workshop ini merupakan bagian dari riset ELAM berjudul “Dampak Kebijakan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Kebebasan Ruang Sipil”. 

Workshop terdiri dari sesi pemaparan dan diskusi. Sesi pertama pemaparan oleh empat orang narasumber yaitu akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari; Direktur Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati; akademisi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet; dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi antar koalisi masyarakat sipil untuk merumusan rencana tindak lanjut dalam strategi advokasi yang efektif ke depannya.

Muhammad Isnur menyampaikan refleksi terkait efektivitas langkah advokasi yang sudah berjalan. Menurutnya, saat ini masyarakat sipil perlu menggunakan strategi baru, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya dengan menggaet influencer untuk membantu koalisi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi.

Mike Verawati berpendapat bahwa tantangan gerakan perempuan beragam mulai dari fragmentasi gerakan, minimnya mekanisme pelindungan dan jaringan pengamanan bagi perempuan, intimidasi hingga kebijakan daerah yang diskriminatif. Tantangan lain termasuk kebijakan adat yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pada rencana tindak lanjut, dilakukan beberapa pemetaan strategi advokasi yang efektif ke depannya. Berbagai koalisi masyarakat sipil yang hadir secara kolektif berdiskusi dan menyampaikan gagasan terkait bagaimana strategi advokasi dan arah pengembangannya ke depan. Kegiatan ini merupakan titik balik dalam merumuskan strategi advokasi baru, khususnya menjelang pemerintahan mendatang.

 

 

Penulis: Nurul Izmi

 

 

A R T I K E L T E R K A I T

Jumat, 22 Mei 2026
-Hari Kebangkitan Nasional lahir dari semangat berkumpul, berdiskusi, dan membangun kesadaran kebangsaan. -Ruang diskusi publik di Indonesia masih menghadapi pembatasan dan pembubaran kegiatan. -Semangat kebangkitan perlu dijaga melalui perlindungan kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Kamis, 23 Mei 2024
Peserta FGD riset "Dampak Kebijakan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Kebebasan Ruang Sipil" di Jakarta.
+