UU PDP Jangan Jadi Dalih Menutup Informasi Publik

• Pelindungan privasi dan keterbukaan informasi harus berjalan selaras; setiap pengecualian informasi perlu diterapkan ketat, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Keselarasan regulasi, kapasitas petugas, serta kejelasan kewenangan antarlembaga diperlukan agar pelindungan data pribadi tidak menghambat pemenuhan hak atas informasi.
• Masyarakat membutuhkan informasi terkait pemilu, kebijakan pemerintah, hingga tindak lanjut kebocoran data untuk menilai kinerja dan meminta pertanggungjawaban badan publik.

Pelindungan data pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk menutup akses masyarakat terhadap informasi publik secara sewenang-wenang. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu berjalan selaras dengan keterbukaan informasi agar hak atas privasi tetap terlindungi dan pengawasan publik dapat dilakukan.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Desiana Samosir, menegaskan bahwa hak atas informasi dan hak atas privasi tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya memiliki jaminan dalam konstitusi, instrumen hak asasi manusia internasional, dan peraturan perundang-undangan nasional. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan konteks informasi serta kepentingan yang hendak dilindungi.

“Kalau kita lihat dalam konstitusi, sebenarnya jaminannya sudah jelas bahwa setiap orang dilindungi haknya untuk memperoleh informasi sekaligus haknya atas privasi. Namun, kedua hak ini sering kali dibenturkan dalam diskursus. Kami ingin semua pihak mendalami pemaknaannya secara proporsional,” ujar Desiana dalam diskusi publik bertajuk “Privasi vs Transparansi: Miskonsepsi Pengecualian Informasi Publik Pasca UU PDP”, Kamis (15/10/2026). 

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menyediakan mekanisme pengujian dan pengecualian informasi sebagai pedoman bagi badan publik. Karena itu, ketentuan mengenai rahasia pribadi tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kandidat dan tahapan penyelenggaraan untuk menjalankan hak politik serta melakukan pengawasan. Desiana menilai keberadaan UU PDP tidak semestinya secara otomatis menutup akses terhadap informasi kandidat yang relevan dengan kepentingan publik. Badan publik perlu menilai informasi yang dimohonkan secara proporsional.

Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Edi Purwanto, turut menyoroti kecenderungan sejumlah badan publik menggunakan pelindungan data pribadi sebagai alasan membatasi keterbukaan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya miskonsepsi mengenai hubungan antara UU PDP dan UU KIP. “Banyak badan publik berlindung di balik ketentuan pelindungan data pribadi. Karena itu, kami mencoba mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara UU PDP dan UU KIP,” jelas Edi.

Ia menerangkan bahwa kedua regulasi memiliki pendekatan berbeda, tetapi tidak saling meniadakan. UU KIP berangkat dari prinsip keterbukaan informasi publik dengan pengecualian tertentu, sedangkan UU PDP mengatur pelindungan dan pemrosesan data pribadi berdasarkan landasan hukum yang sah. Perbedaan pendekatan ini perlu dipahami agar penerapan satu undang-undang tidak mengabaikan hak yang dijamin undang-undang lainnya.

Edi menekankan bahwa pengecualian informasi harus diterapkan secara ketat dan terbatas, termasuk terhadap informasi mengenai rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Badan publik perlu memahami dasar, cakupan, serta ketentuan jangka waktu pengecualian yang berlaku terhadap informasi yang dimohonkan.

Tantangan penerapan kedua regulasi juga dihadapi penyelenggara pemilu yang mengelola informasi dan data pribadi dalam jumlah besar. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, menilai harmonisasi perlu mempertimbangkan ketentuan mengenai pemilu dan administrasi pemerintahan agar pelaksanaan kewajiban antarsektor dapat berjalan selaras.

“UU Pemilu, UU Administrasi Pemerintahan, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pelindungan Data Pribadi harus selaras. Ini bukan perkara mudah,” ungkap August.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak berhenti pada keselarasan regulasi, tetapi juga mencakup kapasitas sumber daya manusia. Penyelenggara pemilu membutuhkan personel yang memahami pelindungan data pribadi, sementara penerapan keterbukaan informasi sendiri masih menghadapi kendala. Kesiapan ini menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemilu.

August juga mengingatkan potensi persinggungan kewenangan antarlembaga dalam rencana pembentukan otoritas PDP. Ia berharap lembaga tersebut dapat bekerja selaras dengan mekanisme keterbukaan informasi yang telah berjalan, disertai penyesuaian tata kelola dan kebijakan kelembagaan.

Dari pengalaman masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, mengungkapkan bahwa hambatan memperoleh informasi masih ditemukan dalam berbagai isu, mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan perizinan hingga penanganan kebocoran data.

“Kami juga pernah meminta informasi mengenai respons pemerintah terhadap kebocoran data. Namun, proses penanganannya justru tertutup. Kami tidak mengetahui sejauh mana pemerintah menindaklanjuti kebocoran tersebut, langkah apa yang telah dilakukan, maupun bagaimana prosesnya,” ungkap Mustafa.

Ia mengidentifikasi dua persoalan utama, yakni keterbatasan pemahaman badan publik dalam membedakan informasi publik dan data pribadi, serta penggunaan alasan rahasia pribadi yang terlalu luas. Kondisi ini berisiko menghambat akses terhadap informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

“Perlu dibedakan apakah penolakan informasi memang sah karena menyangkut, misalnya, riwayat keluarga atau kesehatan pribadi, atau justru digunakan untuk menutupi informasi yang dibutuhkan bagi pengawasan publik,” tegas Mustafa.

Diskusi tersebut menekankan perlunya pemahaman dan penerapan UU PDP serta UU KIP secara selaras. Setiap penolakan informasi harus memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelindungan privasi perlu dijalankan dengan tetap memastikan masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengawasi kebijakan, pelayanan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Penulis: Ferinda K. Fachri