Panduan Memahami pelindungan Data Pribadi dalam Pemilu
Upaya mengandalkan teknologi informasi dalam proses pemilu tercermin dalam berbagai sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk mengelola pemilu di Indonesia. Dalam praktiknya hari ini, penambangan data pemilih setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara: mengumpulkan data pemilih yang berasal dari hasil pendaftaran pemilih (voter registration database), yang di Indonesia ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap, maupun pengumpulan data yang dilakukan melalui survei secara langsung (door to door) dan data pemilih yang berbasis pada akun media sosial mereka, termasuk di dalamnya data perilaku (behavioral data).
Di Indonesia, jenis data yang pertama terwujud dalam berbagai sistem informasi kepemiluan yang berisi kumpulan voter registration database, termasuk juga peserta pemilu. Dalam hal ini, KPU mengelola Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bagian dari mandat undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu. Besarnya data yang dikumpulkan akan selalu beriringan dengan risiko yang mungkin dihasilkan.
Pada November 2023 misalnya, dugaan kebocoran data pribadi pemilih kembali terulang pada. Sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang dijual seharga $74000 ini paling sedikit terdiri atas NIK, NKK, Nomor KTP, passport, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat. Seiring meningkatnya ancaman terhadap integritas data pribadi di Indonesia akibat keteledoran pengendali, buku ini berusaha memberikan sumbangsihnya untuk penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak-haknya. Elsam secara terus menerus berusaha mengkontekstualisasikan isu pelindungan data pribadi ke dalam level yang lebih praktikal. Buku ini sengaja dikemas dalam bahasa awam supaya masalah pelindungan data pribadi tidak hanya miliknya orang-orang hukum. Sebab pada saat ditulis, UU PDP belum genap berusia dua tahun, sehingga masa transisi tersebut perlu diisi dengan kerja-kerja penguatan akar rumput supaya advokasi PDP makin relevan untuk lebih banyak sektor.
Selengkapnya klik Unduh
