Amicus Curiae UU IKN
UU IKN dan Ancaman Terhadap Hak Masyarakat Adat
Selasa, 10 Nov 2026
Amicus Curiae untuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Pasal 21 UU IKN yang hanya menempatkan perlindungan masyarakat adat sebatas kewajiban untuk “memperhatikan” belum memberikan jaminan konstitusional yang memadai. Masyarakat adat harus memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, memperoleh penjelasan, sekaligus menentukan persetujuan atau penolakan atas kebijakan yang mengancam wilayah dan kehidupan kolektifnya. Masyarakat adat bukan objek pembangunan, melainkan subjek pemegang hak konstitusional yang berhak menentukan masa depan ruang hidupnya.
A R T I K E L T E R K A I T
Selasa, 16 Sep 2025
Amicus ini berangkat dari semangat reformasi 1998 yang menekankan supremasi sipil, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
Rabu, 28 Mei 2025
Amicus Curiae untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 4398 k/pid. Sus-lh/2025 atas nama terdakwa Sorbatua Siallagan