RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia: Perspektif Relasi Bisnis dan HAM

Melihat proses yang berkembang, nampak ada upaya dari sejumlah pihak untuk mempercepat proses pembahasan RUU ini, dan mengesahkannya sebelum berakhirnya periode DPR 2014-2019. Padahal mencermati materinya, RUU ini belum dapat dikatakan sebagai aturan keamanan siber yang baik, mengingat adanya sejumlah inkonsistensi pengaturan antar-pasal, ketidakjelasan fokus pengaturan, hingga besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil.

Kertas Posisi Masyarakat Sipil yang membahas tentang Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia Unduh File