Politik Pascakebenaran, Tantangan Baru Demokrasi Digital
Kampanye politik yang difasilitasi teknologi digital dipandang telah didominasi oleh narasi yang bersifat emosional ketimbang rasional. Praktik tersebut dinilai dapat menggerus kualitas demokrasi lantaran lebih mengedepankan sensasi ketimbang substansi.
“Misalnya kemarin ada yang melihat (trend) menangis di TikTok gara-gara salah satu paslon, terus ada istilah misalnya ‘ketua penguin’, ‘gemoy’, itu pasti lebih nyangkut ya dan lebih mempengaruhi emosional, psikologis kita daripada misalnya melihat partai ini membawa visi misi apa sih,” kata peneliti ELSAM Nurul Izmi dalam diskusi publik bertajuk ‘Clicktivism: Menilai Kualitas Partisipasi Anak Muda dalam Ketahanan Demokrasi Digital’ di Universitas Warmadewa, Bali, Kamis (29/1/2026) lalu.
Mengutip Okamoto Masaaki, fenomena tersebut menurut Izmi disebut sebagai post-truth politics atau politik pascakebenaran. Dalam politik yang demikian, pilihan politik lebih banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat emosional dibanding apa yang nyata-nyata terjadi. Fenomena ini mulai teramati sejak Pemilu 2019, yang ditandai oleh penggunaan teknologi big data untuk iklan politik serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye.
Transformasi digital, lanjut Izmi, memang membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Masyarakat kini tidak lagi terbatas pada forum tatap muka untuk menyampaikan aspirasi, melainkan dapat berpartisipasi melalui berbagai platform digital. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut menurutnya juga membawa tantangan baru, terutama bagi kelompok pemilih muda. Tingginya intensitas penggunaan media sosial, ditambah kecenderungan mengonsumsi konten singkat berdurasi 10-15 detik, membuat mereka lebih rentan terpengaruh.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suanata, menilai bahwa perubahan besar juga terjadi pada metode sosialisasi pemilu, yang kini bergeser dari tatap muka ke konten digital.
Suanata menekankan pentingnya peran anak muda dalam mengatasi berbagai hambatan (bottleneck) demokrasi, termasuk menolak praktik politik uang. Literasi politik, menurutnya, harus diperkuat tidak hanya secara konvensional, tetapi juga melalui pendekatan digital, dengan fokus pada perubahan pola pikir.
“Pada saat conference di Jimbaran waktu itu saya mengantar pak Ketua KPU RI itu (sekitar) 4-3 tahun yang lalu itu (masalah AI dalam praktik pemilu) sudah dibahas oleh dunia. Mereka pusing (bagaimana) menangkal itu (AI). Sedangkan kita masih bicara masalah baliho, umbul-umbul,” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa , I Putu Hadi Pradnyana, menyoroti dampak algoritma dan gelembung penyaring informasi (filter bubble) yang semakin mempersempit perspektif masyarakat. Ia menjelaskan bahwa preferensi pengguna di media sosial akan terus diperkuat oleh algoritma, sehingga menciptakan ilusi bahwa pandangan tertentu adalah yang paling dominan dan benar.
Akibatnya, banyak orang terkejut ketika berhadapan dengan realitas di luar ruang digital yang ternyata jauh lebih beragam. “Di ruang digital, algoritma akan memisahkan kalian semua. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi ketika cara berpikir kita itu dipersempit bukan oleh negara, bukan oleh lembaga negara, tapi oleh monster yang kita enggak tahu bentukannya (algoritma),” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Dekan Bidang Keuangan, SDM, dan Operasional FISIP Universitas Warmadewa, Diah Rukmawati, menyampaikan bahwa pesatnya transformasi digital, dengan hadirnya ruang siber melalui berbagai platform media sosial, telah membuka ruang partisipasi publik yang sangat luas. Namun demikian, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan serius terkait kualitas, kedalaman, serta dampaknya terhadap substansi demokrasi.
“Fenomena Clicktivism menjadi refleksi penting bagi kita semua. Apakah partisipasi politik yang ditandai oleh aktivitas digital sudah cukup untuk memperkuat demokrasi atau justru berisiko melahirkan partisipasi yang dangkal, simbolik, mudah dimanipulasi oleh disinformasi dan bahkan mungkin menimbulkan polarisasi,” ujarnya.
Penulis: Ferinda Khairunissa Fachri
