Hentikan Kekerasan Aparat dan Usut Tuntas Penyerangan terhadap Massa Aksi di Yogyakarta

Siaran pers ELSAM

Hentikan Kekerasan Aparat dan Usut Tuntas Penyerangan terhadap Massa Aksi di Yogyakarta

Pada 10-11 November 2026, aksi unjuk rasa di Yogyakarta yang digelar oleh Aliansi Jogja Memanggil dan berbagai elemen mahasiswa digelar. Aksi ini membawa sembilan tuntutan, yakni menarik militer kembali ke barak, mengusut tuntas kasus penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat, menetapkan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia serta mengadili para perusak lingkungan, menurunkan pajak rakyat dan menaikkan pajak konglomerat, mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto dan mengadili kroni-kroninya, menghentikan kriminalisasi pengemudi ojol dan menolak potongan aplikator yang dinilai tidak wajar, mencabut Pergub Jaga Warga dan pergub larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, mewujudkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan menurunkan biaya pendidikan, serta mengusut tuntas dugaan korupsi Mandala Krida.

Situasi aksi ini kemudian memanas sekitar pukul 20.30 WIB. Aparat kepolisian dan TNI dikerahkan ke lokasi. Mereka menggunakan kendaraan taktis dan menembakkan water cannon serta gas air mata untuk menghalau massa. Massa yang terpukul mundur bergerak ke arah utara melewati Stasiun Tugu, Jalan Mangkubumi, hingga kawasan Tugu Jogja sembari melakukan perlawanan. Situasinya kian memburuk saat massa tiba di Bundaran UGM, berdekatan dengan Rumah Sakit Panti Rapih. Aparat gabungan melakukan patroli skala besar dan penindakan di lapangan. Penindakan ini mencakup penangkapan secara acak para demonstran dan tembakan gas air mata.

Berdasarkan keterangan Polda DIY, setidaknya terdapat 154 orang ditangkap dalam penanganan aksi tersebut. Kepolisian menyatakan penindakan berkaitan dengan dugaan perusakan dan penyerangan menggunakan batu, petasan, serta molotov. Dugaan tersebut bagaimanapun tidak dapat menjadi dasar untuk menyamaratakan seluruh peserta aksi sebagai pelaku kekerasan. Setiap tindakan aparat harus tetap memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengecam kekerasan yang dilakukan aparat terhadap peserta demonstrasi. Penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan berlebihan, serta penghalangan akses terhadap bantuan kesehatan dan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Tugas aparat keamanan adalah melindungi masyarakat yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, bukan melakukan tindakan yang menimbulkan ketakutan dan menghalangi warga untuk menyampaikan pendapat, terlebih di wilayah kampus.

Praktik penanganan represif semacam ini bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan laporan LBH Yogyakarta, dalam aksi-aksi sebelumnya juga terjadi kekerasan yang melibatkan kelompok sipil yang diduga merupakan anggota organisasi kemasyarakatan. LBH Yogyakarta juga melaporkan tindakan represif serta kegagalan aparat kepolisian dalam melindungi peserta aksi.

Pada aksi 20 Oktober 2026 di sekitar Gedung DPRD DIY, LBH Yogyakarta mencatat sekitar 31 orang dibawa dan diperiksa di gedung tersebut. Dalam proses itu, akses terhadap pendampingan hukum dihalangi. Sementara itu, dalam aksi pada 28 Oktober 2026, LBH Yogyakarta dan jaringan pendamping melaporkan penggunaan gas air mata, penyerangan oleh kelompok yang diduga membawa senjata tajam, serta serangan terhadap tenaga medis. Dalam keterangan bersama pada 3 November, mereka juga melaporkan bahwa 49 orang ditangkap, ditahan, atau belum diketahui keberadaannya terkait aksi tersebut.

Berbagai dugaan pelanggaran dalam penanganan aksi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengusutan yang tuntas dan transparan. Informasi mengenai pihak yang ditangkap, dasar penangkapan, lokasi pemeriksaan, serta kondisi kesehatan mereka harus dapat diakses oleh keluarga dan pendamping hukum. Dugaan tindak pidana oleh sebagian orang tidak membenarkan kekerasan terhadap peserta aksi lainnya, tenaga medis, maupun warga yang berada di sekitar lokasi.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas pelindungan diri dan rasa aman, termasuk dari ancaman ketakutan. Jaminan ini juga termaktub dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia lewat UU No. 12 Tahun 2005. Jaminan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan berkumpul secara damai.

Terkait tanggung jawab kepolisian, Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan kepolisian untuk memberikan pelindungan kepada peserta aksi serta menyelenggarakan pengamanan sesuai prosedur. Karena itu, kepolisian harus memastikan peserta aksi terlindungi dari gangguan dan penyerangan oleh pihak lain.

Di sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi “Konvensi Menentang Penyiksaan” (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998. Berdasarkan tinjauan Pelapor Khusus PBB, penggunaan senjata pengendali massa (termasuk gas air mata) di luar tahanan secara tidak proporsional, seperti ditembakkan langsung ke tubuh manusia, ke ruang tertutup, atau ke fasilitas kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyiksaan yang dilarang konvensi ini. 

Disamping itu, Pasal 3 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mensyaratkan penggunaan kekuatan berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Artinya, penggunaan kekuatan harus sesuai hukum, benar-benar diperlukan, dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

Oleh sebab itu, ELSAM mendesak:

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh mahasiswa dan masyarakat sipil yang ditangkap maupun ditahan dalam rangkaian aksi demonstrasi 10 November 2026 serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya. Selama proses pemeriksaan masih berlangsung, Polda DIY wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh peserta aksi yang berada dalam penguasaan kepolisian, khususnya akses terhadap layanan bantuan kesehatan/medis yang layak bagi mereka yang mengalami luka-luka maupun sesak napas, serta membuka akses seluas-luasnya bagi pendampingan bantuan hukum sesuai amanat Pasal 31 dan Pasal 34 KUHAP;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera turun ke lapangan guna memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, pendampingan psikologis, serta memfasilitasi pemulihan hak bagi seluruh korban kekerasan aparat, tenaga medis terdampak, maupun saksi dalam peristiwa tersebut.
3. Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan pengusutan secara tuntas, transparan, dan imparsial terhadap setiap personel di lapangan yang diduga melakukan tindakan kekerasan berlebihan, penyalahgunaan senjata pengendali massa, maupun pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
4. Presiden Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera menarik seluruh unsur militer dari pengamanan aksi unjuk rasa, mengembalikan peran militer ke barak, serta menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil guna menjamin bahwa penanganan ketertiban umum tetap berada sepenuhnya dalam koridor penegakan hukum sipil;
5. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk segera menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara proaktif dengan memeriksa dugaan pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan—khususnya terkait kepatuhan terhadap Perkap No. 1 Tahun 2009 dalam pengendalian massa—serta merekomendasikan penjatuhan sanksi yang tegas kepada anggota Polri yang terbukti melanggar;
6. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), khususnya Perwakilan DIY, untuk segera melakukan investigasi atas dugaan maladministrasi dan penyimpangan prosedur dalam pelayanan publik oleh aparat kepolisian—baik terkait pengamanan unjuk rasa yang berdampak pada terganggunya fasilitas publik seperti rumah sakit dan lingkungan kampus, maupun dugaan terhambatnya akses layanan bantuan hukum dan kesehatan bagi para peserta aksi yang ditahan;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi III, untuk segera menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya dengan memanggil dan meminta pertanggungjawaban Kapolri atas tindakan operasional kepolisian di Yogyakarta, mengevaluasi secara menyeluruh kesesuaian prosedur pengendalian massa dengan standar hak asasi manusia, serta mengawasi secara ketat pelaksanaan seluruh rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.
8. Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI untuk segera menjalankan reformasi total sektor keamanan secara menyeluruh dan berkelanjutan—baik di tubuh Polri maupun TNI—guna memastikan tata kelola keamanan nasional yang demokratis, akuntabel, tunduk pada supremasi sipil, serta menempatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai landasan utama setiap kebijakan dan tindakan aparat di lapangan.

Jakarta, 11 November 2026
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Narahubung: Octania Wynn (Peneliti ELSAM)

office@elsam.or.id cc komunikasi@elsam.or.id