Militerisasi Teknologi di Indonesia
Militerisasi Teknologi di Indonesia

Militerisasi Teknologi di Indonesia

Rabu, 9 Sep 2026

Militerisasi teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Tanpa kerangka hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang akuntabel, penggunaan teknologi surveilans berpotensi berubah menjadi instrumen represi digital yang tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini disusun untuk mendorong pengaturan yang komprehensif mengenai pengadaan dan penggunaan teknologi surveilans, khususnya spyware, agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan keamanan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Unduh File

A R T I K E L T E R K A I T

Senin, 21 Mei 2018
Perdebatan antara Uni Eropa dan Indonesia terkait kelapa sawit muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai definisi Ketahanan Energi dari Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa mengedepankan perlindungan lingkungan dalam memastikan adanya ketahanan energi, sedangkan Indonesia mengedepankan ketahanan energi, terutama ketahanan permintaan kelapa sawit.
Rabu, 8 Jul 2020
Salah satu subtansi penting dari hukum perlindungan data pribadi adalah adanya pengaturan tentang perlindungan hak individu atau disebut sebagai subjek data
+