Militerisasi Teknologi di Indonesia
Militerisasi Teknologi di Indonesia
Rabu, 9 Sep 2026
Militerisasi teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Tanpa kerangka hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang akuntabel, penggunaan teknologi surveilans berpotensi berubah menjadi instrumen represi digital yang tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini disusun untuk mendorong pengaturan yang komprehensif mengenai pengadaan dan penggunaan teknologi surveilans, khususnya spyware, agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan keamanan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
A R T I K E L T E R K A I T
Selasa, 1 Okt 2019
Meski pertumbuhan penetrasi pengguna internet lonjakannya begitu cepat, namun sayangnya pemerintah belum mengimbanginya dengan penciptaan kebijakan dan regulasi yang memadai, sehingga bisa menjadi rujukan setiap terjadi sengketa atau persoalan.
Selasa, 1 Okt 2019
Salah satu masalah yang paling krusial dalam tata kelola konten internet adalah terkait dengan lembaga pengendali yang sekaligus menjadi regulator dan pengawas dalam penatakelolaan tersebut.