Penerapan Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Proses Pemilu: Tantangan dan Rekomendasi
Penerapan Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Proses Pemilu: Tantangan dan Rekomendasi

Penerapan Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Proses Pemilu: Tantangan dan Rekomendasi

Senin, 15 Sep 2025

Upaya mengandalkan teknologi informasi dalam proses pemilu tercermin dalam berbagai sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk mengelola pemilu di Indonesia. Dalam praktiknya hari ini, penambangan data pemilih setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara: mengumpulkan data pemilih yang berasal dari hasil pendaftaran pemilih (voter registration database), yang di Indonesia ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap, maupun pengumpulan data yang dilakukan melalui survei secara langsung (door to door); dan data pemilih yang berbasis pada akun media sosial mereka, termasuk di dalamnya data perilaku (behavioral data). Besarnya data yang dikumpulkan mengharuskan para pengendali untuk secara ketat memastikan kerahasiaan dan integritas sistem informasinya.

Di sisi lain, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat atas hak-haknya seiring makin banyak kegagalan pelindungan data pribadi terutama di sektor publik. Maka buku saku ini berupaya memberi sumbangsih untuk menebalkan pengetahuan subjek data dalam pemilu agar kerja-kerja advokasi pelindungan data pribadi semakin mampu mengimbangi praktik penambangan data masyarakat yang makin masif.

Unduh File

A R T I K E L T E R K A I T

Senin, 7 Okt 2024
Peranan perantara (trader/middleman) dalam rantai pasok sawit (palm oil supply chain) secara global sangat penting (Purnomo, et. al., 2023). Perantara bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen (De Melo & Twum, 2021). Dalam sistem rantai pasok sawit yang kompleks (palm oil governance complex), perantara menjadi pihak yang berperan melakukan agregasi pasar dengan baik sehingga barang hasil produksi oleh produsen bisa terhubung dengan efisien kepada konsumen akhir (Purnomo, et. al., 2023).
Sabtu, 13 Feb 2021
ELSAM melakukan kajian mengenai relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam konteks politik pemerintahan dan ekonomi Indonesia
+