Demokrasi dalam Impitan: Dampak Kebijakan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Kebebasan Ruang Sipil
Penelitian ini menemukan bahwa selama dua periode masa pemerintahan Jokowi, perlindungan terhadap hak berekspresi, hak berpartisipasi, serta hak berkumpul dan berorganisasi masih menghadapi banyak tantangan serius. Masyarakat sipil sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan munculnya produk hukum yang tidak mengakomodir kepentingan publik. Hal ini terjadi karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terburu-buru dengan alasan kebutuhan atas produk hukum tersebut.
Sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak berpartisipasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi mengalami banyak kemunduran yang signifikan. Berbagai catatan merah muncul, mulai dari tindakan represif aparat terhadap demonstrasi, ancaman kriminalisasi terhadap para aktivis dan jurnalis, hingga pembatasan akses informasi yang membatasi ruang partisipasi publik. Selain itu, regulasi yang diterapkan sering kali tidak memberikan perlindungan, melainkan justru menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Situasi ini menunjukkan bahwa alih-alih memperkuat demokrasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menghadirkan tantangan besar bagi pemajuan hak-hak sipil dan politik, menandakan kemunduran serius dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara.
