Setelah 2 Tahun Ditunda, Prinsip dan Kriteria RSPO Disahkan di RT RSPO 2024
Roundtable Conference (RT) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2024 telah dilaksanakan selama tiga hari di Bangkok, Thailand pada 4–6 November 2024. Berbagai pemangku kepentingan internasional seperti perusahaan, petani swadaya (smallholder farmers), NGO, konsultan, pemerintah hadir dalam kegiatan ini. Selain konferensi, RT RSPO juga sebagai ajang untuk menggelar pertemuan umum atau General Assembly anggota RSPO. Salah satu keputusan krusial tahun ini adalah pengesahan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, yang sudah ditunda selama 2 tahun.
P&C RSPO memuat seperangkat prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan guna memenuhi sertifikasi. Sebelum disahkan, revisi P&C RSPO menerima beberapa masukan tidak hanya dari anggotanya tetapi juga dari praktisi dan pemangku kepentingan sawit yang lain. Draft 1 dan 2 P&C dirumuskan berturut-turut 2022 dan 2023, baru disahkan pada 2024 saat RT di Bangkok.
Sebelumnya, ELSAM telah menyelenggarakan lokakarya untuk menampung masukan terkait revisi P&C RSPO pada Juni 2023 lalu. Beberapa masukan yang muncul dalam lokakarya ini meliputi keselamatan dan kesehatan buruh, pembayaran pesangon untuk buruh, fasilitas dasar di perkebunan sawit seperti sekolah untuk anak, hingga kebebasan berserikat. Masukan dari lokakarya antara masyarakat sipil, akademisi, hingga petani sawit ini sudah diserahkan kepada RSPO pada 2023 lalu.
Sementara itu, fokus yang menjadi perhatian pada prinsip kriteria yang baru yaitu permasalahan mengenai buruh yang tercantum pada Prinsip P&C 6, menghormati hak-hak pekerja dan kondisi yang aman. Beberapa poinnya meliputi kejelasan dan persyaratan peluang kerja hingga rekrutmen, kejelasan tentang upah layak, kesehatan dan keselamatan kerja. Poin penting lain yaitu penghapusan kerja paksa termasuk penggantian biaya rekrutmen, jeratan utang, hak-hak pekerja, hingga uji tuntas hak asasi manusia.
Beberapa indikator yang juga diperkuat dalam P&C yang baru meliputi dampak positif dan produkivitas, emisi gas rumah kaca dan limbah, serta perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Di sisi lain, indikator mengenai Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan atau free, prior and informed consent (FPIC) juga menjadi salah satu indikator yang diperkuat.
Bagi para petani swadaya, prinsip dan kriteria RSPO yang baru akan mendefinisikan petani swadaya dan plasma serta peran masing-masing pengelola kelompok swadaya. Indikator mengenai penyelesaian pelatihan yang diuraikan pada tingkat kelayakan dan kesepakatan juga akan diperkuta.
Penguatan dan perbaikan P&C secara berkala merupakan upaya yang krusial untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkeadilan. Indonesia sebagai salah satu pemasok sawit terbesar di dunia yaitu sebanyak 20,1 juta ton, hanya sekitar 0,3 juta ton yang telah berkomitmen dalam sawit berkelanjutan atau hanya sekitar 0,2 persen dari produksi nasional. Hal ini membuktikan pentingnya untuk mendorong industri sawit di Indonesia untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam rantai pasoknya.
