Perantara dalam Rantai Pasok Sawit: Antara Keuntungan Ekonomi dan Tanggung Jawab HAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mengadakan diskusi “Peran dan Kontribusi Perantara dalam Rantai Pasokan dan Strategi Penguatan Komitmen Perantara dalam Menerapkan Standar Sawit Berkelanjutan di Indonesia” pada 21 Agustus 2024. Diskusi ini sekaligus mendiseminasikan riset bertajuk “Perantara (Middleman): Peran, Kontribusi, dan Strategi dalam Penerapan Komitmen Standar Sawit Berkelanjutan di Indonesia”.
Berbagai peserta hadir dalam diskusi ini, mulai dari kalangan organisasi masyarakat sipil, perusahaan, praktisi, hingga akademisi. Selain mendapatkan respons dari peserta terkait hasil riset, tujuan diskusi ini juga membentuk kesepahaman bersama mengenai peran penting dan kontribusi perantara dalam rantai pasok sawit untuk menerapkan standar sawit berkelanjutan.
Pemapar dalam diseminasi ini adalah Octania Wynn dan Wiko Saputra yang merupakan tim peneliti ELSAM. Lalu, penanggap untuk hasil riset ini adalah Tri Budiono dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Ahmad Surambo dari Sawit Watch.
Dalam pemaparannya, tim peneliti ELSAM menyampaikan bahwa perantara memainkan peran penting dalam perdagangan komoditas sawit di Indonesia. Hal ini direspons oleh para penanggap, yang juga menilai bahwa peran perantara dalam perdagangan komoditas sawit sering kali digambarkan sebagai pihak yang mengambil keuntungan ekonomi.
Fakta empirik memperlihatkan peran penting ini berbanding terbalik dengan kewajiban perantara dalam mematuhi standar keberlanjutan dan HAM, termasuk hak-hak pekerja. Sebaliknya perantara tidak terbebani standar tersebut karena perantara belum terjangkau menjadi aktor yang dimintakan komitmennya menerapkan standar kepatuhan sawit berkelanjutan dan responsif terhadap HAM. Oleh karena peranannya sangat penting, maka diperlukan instrumen untuk mendorong komitmen perantara dalam rantai pasok sawit berkelanjutan, termasuk penerapan prinsip HAM dalam kegiatan bisnisnya.
Kecenderungan penguatan norma (hardening norms) bisnis dan HAM ini bagi perusahaan dengan rantai pasokan yang panjang dan kompleks menjadi tantangan tersendiri, termasuk bagaimana mendorong perantara menerapkan standar HAM dan keberlanjutan. Kekhawatiran publik yang cenderung terus meningkat terhadap perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan aktivitasnya berdampak terhadap lingkungan, HAM, termasuk hak-hak para pekerjanya, semestinya juga mendapatkan respons dari perantara yang telah memetik keuntungan ekonomi dari kompleksitas rantai pasokan.
Penulis: Octania
