Pemenuhan Hak Atas Pendidikan: Tanggung Jawab Negara

EDITORIAL Demi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bagaimana strategi yang dapat ditempuh bila kita hendak mendorong agar negara kembali atau pun tetap berada di jalur tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya? Di sini, kesediaan kita untuk menjadi warga negara yang aktif dan mendorong pejabat publik agar representatif –mau dan mampu mewakili kepentingan maupun aspirasi warga- untuk menciptakan hidup bersama secara lebih baik. LAPORAN UTAMA Hak Asasi Manusia dan Kurikulum Pendidikan – Wahyu Wagiman Pemerintah (Kemendikbud) harus menjadikan dan mengakomodasi hak atas pendidikan seperti halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban ini kemudian harus ditindaklanjuti denganmemfasilitasi dan menyediakan sarana, prasarana, anggaran dan kebijakan termasuk didalamnya kurikulum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Noktah-noktah Kurikulum 2013 – Retno Listyarti Sosialisasi Kurikulum 2013 hanya berisi jargon-jargon yang disampaikan melalui powerpoint, tidak bicara pada tataran yang lebih teknis yang dibutuhkan para guru. Iklan sosialisasi Kurikulum 2013 di televisi melibatkan banyak tokoh berpengaruh, mengesankan bahwa Kurikulum ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Ada kesan kuat dari Kemendikbud butuh legitimasi kuat dari tokoh-tokoh tersebut supaya dapat diterima oleh publik. Sengkarut dan Muslihat UU Pendidikan Tinggi – Yura Pratama UU yang disahkan pada 10 Agustus 2012 ini membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. MK dalam putusannya Paragraf [3.37] Halaman 388. Putusan MK tak Ditaati, Hak Atas Pendidikan Terabaikan – Siti Juliantari Rachman Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dan menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan, seringkali malah mendorong lahirnya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang melahirkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Infografik Kurikulum Indonesia 1947 – 2013 – Teks oleh Triana Dyah – Grafik oleh Gery Paulandhika NASIONAL (Terus) Mendorong Pemerintah Segera Meratifikasi OPCAT – Ikhana Indah OPCAT merupakan sebuah dokumen tambahan dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang mengenalkan dan mengatur prosedur dan dianggap efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan. Mekanisme yang dimaksud adalah monitoring tempat-tempat tahanan oleh Badan Internasional dan Nasional. Karena sebuah dokumen tambahan dari Konvensi, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan—seperti Indonesia, diharapkan juga meratifikasi OPCAT. Melanjutkan Ketimpangan Lewat Revisi Pedoman Izin Usaha Perkebunan – Andi Muttaqien Salah satu aturan yang memiliki peran vital dalam usaha perkebunan dan hampir selalu menjadi pemicu konflik agraria adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 26 tahun 2007). Permentan ini merupakan turunan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan. RESENSI Ketika Suami Telah Tiada – Kania Mezariani Larut dalam kesedihan menjadi momen yang harus dihindari. Perempuan harus bangkit, tegar dan menjalani kehidupan dengan kenyataan bahwa mereka bisa menjalaninya tanpa suami tercinta. Buku ini berisi curahan hati perempuan-perempuan luar biasa. Mereka adalah Saparinah Sadli, Sinta Nuriyah Wahid, Widyawati, Suciwati Munir, Yanti Chrisye dan Magdalena Sitorus. Untuk membaca secara lengkap Buletin ASASI Edisi Mei-Juni 2013, silakan unduh