Press

Rilis Media
ELSAM di Media

Siaran Pers No. 10/DP/12/ELSAM/2009
Pembredelan Buku Oleh Kejaksaan Agung : Pelanggaran dan Pengekangan Terhadap Hak Atas Informasi dan Berekspresi
Keluarnya keputusan ini memperpanjang daftar keprihatian publik atas komitmen institusi kejaksaan dalam penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Masih segar dalam ingatan publik terhadap mandegnya upaya penuntutan keadilan atas pelanggaran-pelanggaran ham melalui mekanisme pengadilan ham seperti kasus Wasior Wamena, penghilangan paksa, dan berbagai kasus lain. Kini Kejaksaan Agung kembali menunjukkan tindakannya yang tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan berekspresi. Tindakan banal Kejaksaan Agung ini ditunjukkan dengan melakukan bredel (pelarangan peredaran) terhadap sejumlah buku yang dianggap mengganggu dan membahayakan ketertiban umum masyarakat banyak.
detil...

Anak Muda Harus Berani Katakan “Tidak!” Pada Penyeragaman dan IntoleransiPerayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-61
Mari bersama mengatakan “TIDAK!” pada penyeragaman dan intoleransi, dan katakan “YA!” pada keberagaman dan pluralisme. Berbeda bukan berarti salah, berbeda bukan berarti tidak bisa diterima. Berbeda hanyalah warna warni kehidupan. Toleransi adalah salah satu bentuk keberadaban manusia.

Press Release Hari HAM 2009-ELSAM
detil...

Press Release
PELANTIKAN PRESIDEN SBY : HUTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Nomor: 10/PR/ELSAM/X/2009
Hari ini, Selasa 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai Presiden RI untuk masa tugas 2009-2014. Sepanjang masa pemerintahannya periode lima tahun terakhir, berbagai kasus pelanggaran HAM masih menjadi sorotan dan belum diselesaikan. Beberapa mandat atau tugas penting pemerintahan SBY yang belum dilaksanakan, dan tetap menjadi beban hutang pemerintahan SBY, diantaranya adalah:

detil...

Siaran Pers Bersama
Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia, seorang tersangka dapat ditahan oleh pihak Kejaksaan. Tidak hanya itu, kasus ini adalah ujian bagi keseriusan Negara Republik Indonesia untuk menghormati kewajiban – kewajiban Internasionalnya dalam melindungi kemerdekaan berpendapat pasca diratifikasinya Kovenan Internasional Hak – hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005.

amicus_curiae_prita
detil...

Press Briefing dan Peluncuran Hasil Riset
Penilaian Kinerja DPR 2004-2009
Sepanjang tahun 2008-2009, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Elemen yang menjadi fokus penilaian pada proses ini menyangkut produk legislasi DPR yang berelasi dengan HAM, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terkait HAM, sikap fraksi dan partai politik terkait HAM, serta kecenderungan partai politik dalam upaya perlindungan HAM.

Penilaian_Kinerja_DPR_dan_HAM.pdf
detil...

Press Briefing
Menyongsong Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Penghilangan Orang Paksa 1997/1998
Menjelang berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2004-2009, DPR RI membuat satu rekomendasi penting terkait penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rekomendasi Panitia Khusus Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998 untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan reparasi kepada korban.

Rekomendasi DPR mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998 tidak akan serta merta terlaksana apabila Presiden dan instansi-instansi yang terkait penyelesaian kasus tersebut tidak melakukan persiapan dan melaksanakan rekomendasi DPR tersebut. Bahkan, sama sekali tidak terwujud apabila masyarakat sipil tidak memberikan perhatian yang penuh dan mendorong Presiden dan instansi terkait untuk merealisasikan rekomendasi DPR tersebut.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) akan membahas realisasi rekomendasi DPR RI terkait kasus penghilangan orang secara paksa dan proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Press Briefing yang dilaksanakan pada:
Hari & Tanggal : Rabu, 7 Oktober 2009
Jam : 11.00 wib s/d selesai
Tempat : Bakoel Koffee, Cikini, Jakarta Pusat

Briefing Pers-Kasus Penghilangan Orang.pdf
detil...

PERNYATAAN SIKAP
Kami Mengecam Aksi Pembakaran Buku!
Kami prihatin dengan pembakaran buku itu kendati kami belum tentu sepenuhnya setuju dengan isi buku tersebut. Tapi kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan, dijamin oleh UUD 1945. Pembakaran buku Soemarsono mengulang kembali aksi fasisme...
detil...

SIARAN PERS JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
Tentang
TIDAK INGIN KEMBALI KE MASA ORDE BARU
(Upaya TNI Terlibat Dalam Penanggulangan Terorisme Melalui Komando Teritorial Di Indonesia)
Upaya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan memfungsikan desk anti teror TNI mulai dari tingkat Mabes, Koter hingga Babinsa di tingkat desa dan kelurahan merupakan kemunduran bagi upaya meneruskan reformasi di sektor keamanan (RSK) yang selama ini telah kita dorong secara bersama-sama. Sekalipun Panglima TNI menyatakan bahwa desk anti teror TNI ini merupakan unit kerja yang mendukung optimalisasi kerja Kepolisian RI khususnya Densus 88 dalam penanggulangan terorisme akan tetapi sangat dikhawatirkan dampak yang akan terjadi jika rencana ini tidak dibarengi dengan kerangka kerja yang jelas.

detil...

Seruan Mendesak:
HENTIKAN PENGGUNAAN KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM KETIKA SEDANG MENJALANKAN TUGASNYA
Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT) menulis surat ini untuk menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Direktur dan Para Pekerja Bantuan Hukum dari LBH Jakarta, yang merupakan salah satu anggota WGAT. Tindakan kekerasan dalam proses pidana yang melibatkan aparat penegak
hukum, khususnya aparat kepolisian selama ini terus menjadi perhatian utama badan-badan PBB dan masyarakat sipil di Indonesia. Praktek yang melibat kekerasan dan tindakan yang sewenang-wenang merupakan salah satu masalah terbesar dalam mencegah terjadinya praktek penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Hal ini juga menjadi perhatian pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan, Manfred Nowak, yang berkunjung ke Indonesia pada akhir 2007 lalu.


detil...

Aksi Teror Akibat Lemahnya Komitmen Negara Terhadap Hak Asasi Manusia
Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM) menegaskan bahwa perang melawan terorisme bukanlah perang melawan agama atau kelompok. ELSAM juga dengan tegas menolak cara-cara yang mengidentifikasi terorisme dengan afiliasi politik atau agama/kepercayaan tertentu.
detil...

Pers Release ELSAM No. 08/DE/ELSAM/ X/2008
Pengesahan UU Pornografi adalah Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia
di Indonesia


detil...

Putusan MK Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum Formal
Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra yang mempersoalkan hukuman mati dengan cara ditembak. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan
detil...