Tunda Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial. Sebab, masih banyak pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan mengancam perlindungan hak asasi manusia.

Dikecam, RUU Penanganan Konflik Sosial Tetap Disetujui

Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D Saptaningrum, dalam siaran persnya, memastikan RUU PKS ini setelah disahkan menjadi undang-undang akan segera dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diajukan judicial review. Elsam pun siap menjadi pihak yang akan mengajukan permohonan judicial review tersebut.

Pemerintah Harus Selesaikan Sengketa Pendirian Gereja HKBP Filadelfia

Anggota Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Zainal Abidin mengingatkan jika pemerintah membiarkan kasus HKBP Filadelfia, pola, cara serta penekanan diskriminasi yang sama akan terus terulang kepada masyarakat minoritas. Perlakuan Pemkab Bekasi, imbuhnya, merupakan bukti kelemahan hukum serta cacat demokrasi.

DPR Sahkan Aturan Keterlibatan Militer Tangani Konflik Sosial

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, misalnya mengancam akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, pasca pengesahan Undang Undang itu. Elsam mencatat ada sembilan poin penting yang dianggap bermasalah dan berpotensi melanggar HAM termasuk keterlibatan militer.

LSM Curigai Pengesahan UU PKS

Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum menilai pengesahan UU PKS telah merusak pranata hukum. "Pengesahan RUU PKS jelas akan mengacaukan pranata hukum yang selama ini telah ada dan lebih jauh akan memperbesar risiko masyarakat sebagai korban pelanggaran HAM," ujarnya.

ELSAM : RUU PKS Kacaukan Sistem Hukum

Sejumlah lembaga mulai dari ELSAM, KontraS, YLBHI dan lainnya menyatakan tegas menolak rancangan aturan tersebut. Apa bahayanya jika RUU ini jadi disahkan? Simak perbincangan bersama Direktur Eksekutif Elsam – Indriaswati D. Saptaningrum.

Elsam Kecam Pengesahan RUU Konflik Sosial

Menurut Elsam, pengesahan RUU PKS adalah satu bukti bahwa politik transaksional telah mengorbankan kualitas rumusan substansi undang-undang. Oleh karenanya, Elsam memprediksi UU PKS akan menambah daftar panjang produk legislasi DPR yang berujung di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan Pers Bersama Putusan Nani Nurani: Mengganjal Upaya Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Dalam Mencari Keadilan

Kegagalan Majelis Hakim dalam melihat secara menyeluruh dan seksama akan duduk soal Gugatan Nani Nurani yang merupakan salah seorang korban stigma PKI, akan memberikan preseden buruk bagi pengungkapan kebenaran dan pencarian keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di masa depan. Dengan segala dalih mekanisme formal akan mengganjal segala upaya penuntutan hak dan pengungkapan kebenaran para korban pelanggaran HAM masa lalu.