Pernyataan Pers KRPM: Saatnya Janji Transparansi Dibuktikan dalam Persidangan Kasus Cebongan
Berkenaan dengan persidangan tersebut, Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM) meminta sidang tersebut diselenggarakan dengan terbuka dan transparan. Publik termasuk organisasi masyarakat sipil dan media harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mengikuti, memantau dan meliput persidangan ini.
[Pernyataan Pers] JANGAN PAKSAKAN MENYERAHKAN 21 NAMA CALON ANGGOTA LPSK KEPADA PRESIDEN
Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban mendesak Pansel agar tidak memaksakan untuk menyerahkan 21 nama calon anggota LPSK kepada Presiden. Koalisi juga meminta Pansel lebih memprioritaskan untuk memilih dan menyerahkan nama-nama yang memang pantas dan memenuhi kriteria berdasarkan seleksi yang sudah dilakukan selama ini kepada Presiden.
[Pernyataan Pers] Revisi Peraturan Izin Usaha Perkebunan: Regulasi Untuk Korporasi dan Koruptor
Terbukanya praktek korupsi disektor perkebunan termasuk dalam tahap perizinan terjadi tidak dapat dilepaskan dari lemahnya regulasi sektor perkebunan itu sendiri (misal Permentan). Secara garis besar menurut Aliansi Kebun Untuk Rakyat, revisi permentan harus menjadikan keadilan sosial sebagai basis dan atau ruh dari materi perubahan-nya.
Siaran Pers: Pilih Calon Anggota LPSK Berdasarkan Kualitas, Integritas dan Pengalaman
Saat ini proses seleksi telah selesai tahap menjaring masukan dari masyarakat terhadap 39 (tiga puluh sembilan) calon yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi makalah, serta profile assesment. Direncanakan pada Senin-Selasa, 10-11 Juni 2013, semua calon anggota LPSK tersebut akan menjalani proses wawancara.
Survey Elsam atas situasi kebebasan berekspresi di Indonesia: Ragam, corak dan masalahnya
Survey ini dilakukan oleh Elsam bekerjasama dengan Yayasan TIFA, pada Oktober-Desember 2012. Survey dilaksanakan oleh Tim Peneliti Elsam dengan melibatkan jaringan peneliti Elsam di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua.
Siaran Pers “AGENDA RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 HARUS TERUS DILANJUTKAN”
Statuta Roma merupakan perjanjian internasional sebagai landasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) guna mendorong pencapaian keadilan global, menghapuskan impunitas, dan perdamaian dunia. Cita-cita pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tersebut sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Siaran Pers Bersama : Gugatan TUN Pencabutan HGU PT. Tratak: Upaya Perusahaan Rampas Lahan Warga Tumbrep, Batang
Terhadap persidangan Gugatan Tata Usaha Negara pembatalan Keputusan BPN tersebut, kami menghimbau kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, dan menyatakan sah secara hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 yang mencabut Hak Penguasaan perusahaan tersebut atas tanah seluas 89, 841 Ha.
