Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Mendorong inisiatif masyarakat sipil, memastikan negara bertanggungjawab : Kertas Posisi Keadilan Transisional No. 3
Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Membuka jalan atas kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
Laporan Pemantauan Sidang Erik Alamsyah: Ketiadaan Perlindungan Saksi, Potensi Gagalkan Penghukuman
Pedoman Perencanaan Pemantauan Persidangan
Pemantauan persidangan (trial monitoring) adalah salah satu bagian penting dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM),yang dilakukan dengan cara memantau, mengamati dan mencatat proses persidangan, melakukan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen persidangan.
Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998: Kertas Posisi Keadilan Transisional Seri Nomor 1
Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998: Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan
Sesaat setelah melakukan penandatanganan the International International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, memberikan pernyataan, bahwa praktik penghilangan paksa adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Oleh karena itu, penandatangan konvensi ini merupakan bagian dari komitmen...
