Tujuan Penting Komisi Kebenaran
Komisi Kebenaran mempunyai keistimewaan dalam cakupan, ukuran, dan mandatnya, meskipun begitu, banyak Komisi berupaya untuk mencapai beberapa atau keseluruhan dari tujuan-tujuan di bawah ini:
1. Memberi Arti kepada Suara Korban secara Individu
Komisi Kebenaran (KKR) berupaya untuk mendapatkan pengetahuan yang resmi dari korban individu dengan mengijinkan mereka untuk memberikan pernyataan kepada Komisi, atau memberikan kesaksian di hadapan Komisi dalam sebuah dengar-pendapat (public dengar pendapat) berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mereka derita.
2. Pelurusan Sejarah Berkaitan dengan Peristiwa-peristiwa Besar Pelanggaran HAM
KKR dapat memusatkan perhatiannya pada peristiwa-peristiwa tertentu, pada saat mana pelanggaran HAM terjadi dalam upaya melakukan pelurusan sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa-peristiwa ini biasanya disanggah oleh penguasa atau merupakan sebuah subyek dari pertikaian atau kontroversi. KKR dapat membantu menyelesaikan masalah dengan membeberkan peristiwa lalu secara kredibel dan penuh perhitungan data.
3. Pendidikan dan Pengetahuan Publik
KKR memusatkan perhatian publik pada pelanggaran HAM, dengan begitu meningkatkan kewaspadaan umum berkaitan dengan kerugian sosial dan individual akibat pelanggaran hak asasi. Proses pendidikan publik ini juga memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat tentang penderitaan korban dan membantu menggerakkan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.
4. Memeriksa Pelanggaran HAM Sistematis Menuju Reformasi Kelembagaan
KKR dapat memeriksa akibat dan sifat dari bentuk pelanggaran HAM yang melembaga dan sistemik. Sekali Komisi berhasil mengidentifikasikan pola pelanggaran HAM, atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini, maka Komisi dapat merekomendasikan serangkaian program sosial atau kelembagaan dan reformasi legislatif yang dirancang untuk mencegah timbulnya kembali pelanggaran HAM.
5. Memberikan Assesment tentang Akibat Pelanggaran HAM terhadap Korban
Komisi mengumpulkan informasi yang mendalam tentang pelanggaran HAM dan akibatnya terhadap diri korban. Komisi kemudian bisa merekomendasikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya.
6. Pertanggungjawaban Para Pelaku Kejahatan
Komisi bisa juga mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas individu pelaku kejahatan yang melanggar HAM. Komisi mungkin bisa juga mempromosikan sebuah sense of accountability untuk penyalahgunaan oleh individu-individu yang secara publik terindikasi dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu, memberi rekomedasi bahwa para pelaku kejahatan perlu diberhentikan dari jabatan-jabatan publik, atau memberikan fakta-fakta bukti-bukti untuk pengajuan tuntutan ke pengadilan.
ELSAM.or.id - Tujuan Penting Komisi Kebenaran
Komisi Kebenaran mempunyai keistimewaan dalam cakupan, ukuran, dan mandatnya, meskipun begitu, banyak Komisi berupaya untuk mencapai beberapa atau keseluruhan dari tujuan-tujuan di bawah ini:
1. Memberi Arti kepada Suara Korban secara Individu
Komisi Kebenaran (KKR) berupaya untuk mendapatkan pengetahuan yang resmi dari korban individu dengan mengijinkan mereka untuk memberikan pernyataan kepada Komisi, atau memberikan kesaksian di hadapan Komisi dalam sebuah dengar-pendapat (public dengar pendapat) berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mereka derita.
2. Pelurusan Sejarah Berkaitan dengan Peristiwa-peristiwa Besar Pelanggaran HAM
KKR dapat memusatkan perhatiannya pada peristiwa-peristiwa tertentu, pada saat mana pelanggaran HAM terjadi dalam upaya melakukan pelurusan sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa-peristiwa ini biasanya disanggah oleh penguasa atau merupakan sebuah subyek dari pertikaian atau kontroversi. KKR dapat membantu menyelesaikan masalah dengan membeberkan peristiwa lalu secara kredibel dan penuh perhitungan data.
3. Pendidikan dan Pengetahuan Publik
KKR memusatkan perhatian publik pada pelanggaran HAM, dengan begitu meningkatkan kewaspadaan umum berkaitan dengan kerugian sosial dan individual akibat pelanggaran hak asasi. Proses pendidikan publik ini juga memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat tentang penderitaan korban dan membantu menggerakkan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.
4. Memeriksa Pelanggaran HAM Sistematis Menuju Reformasi Kelembagaan
KKR dapat memeriksa akibat dan sifat dari bentuk pelanggaran HAM yang melembaga dan sistemik. Sekali Komisi berhasil mengidentifikasikan pola pelanggaran HAM, atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini, maka Komisi dapat merekomendasikan serangkaian program sosial atau kelembagaan dan reformasi legislatif yang dirancang untuk mencegah timbulnya kembali pelanggaran HAM.
5. Memberikan Assesment tentang Akibat Pelanggaran HAM terhadap Korban
Komisi mengumpulkan informasi yang mendalam tentang pelanggaran HAM dan akibatnya terhadap diri korban. Komisi kemudian bisa merekomendasikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya.
6. Pertanggungjawaban Para Pelaku Kejahatan
Komisi bisa juga mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas individu pelaku kejahatan yang melanggar HAM. Komisi mungkin bisa juga mempromosikan sebuah sense of accountability untuk penyalahgunaan oleh individu-individu yang secara publik terindikasi dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu, memberi rekomedasi bahwa para pelaku kejahatan perlu diberhentikan dari jabatan-jabatan publik, atau memberikan fakta-fakta bukti-bukti untuk pengajuan tuntutan ke pengadilan.
-
Artikel Terkait:
- Makalah Diskusi Publik
Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membangun Indonesia yang lebih Bermartabat 15 Apr 2011 - Uji materi UU KKR diajukan ke MK 20 Mar 2010
- TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION 05 Jul 2009
- Iklan Politik Sebagai Upaya Rekonsiliasi 26 Nov 2008
- RAGAM PENDAPAT MENGENAI KKR 24 Oct 2008
|