Elsam Kecewa Penegakan HAM di Indonesia
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum, kecewa dengan memburuknya kinerja pemerintahan saat ini, dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia.
Penegakan HAM masih belum menjadi prioritas kerja pemerintah. Secara umum selama periode Januari - April 2012 belum terdapat perkembangan berarti dalam upaya penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM masa lalu.
"Ada enam pokok yang menjadi perhatian untuk pemerintah, yaitu, Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pencegahan praktik - praktik penyiksaan, jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, penyelesaian konflik agraria, penyelesaian masalah di papua, dan proses legislasi," ujarnya, di Jakarta (3/6/2012).
Elsam menilai makin nampak jelas ketimpangan antara kerangka normatif dan realitas sehari - hari terhadap perlindungan Hak Asasi. Dalam skenario yang paling buruk, bahkan sebagai Instrumen pencitraan pun, HAM sepertinya hanya menjadi alternatif terakhir yang akan dilirik ketika seluruh kemungkinan yang lain tidak dapat dipergunakan.
Dia menambahkan "akhir tahun lalu Elsam memprediksi kinerja pemerintah tidak akan ada perubahan berarti di tahun ini, bahkan di empat bulan kedepan akan lebih buruk lagi," ujarnya.
Hal ini diperburuk dengan kecenderungan hilangnya kontrol pemerintah atas perilaku pemerintah daerah seperti dalam kasus - kasus ancaman terhadap hak atas berkebebasan dan berkeyakinan. Untuk itu Elsam mendorong pemerintah dengan sangat keras untuk adanya perubahan, khususnya dalam sisi Hak Asasi manusia.[dit]
ELSAM.or.id - Elsam Kecewa Penegakan HAM di Indonesia
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum, kecewa dengan memburuknya kinerja pemerintahan saat ini, dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia.
Penegakan HAM masih belum menjadi prioritas kerja pemerintah. Secara umum selama periode Januari - April 2012 belum terdapat perkembangan berarti dalam upaya penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM masa lalu.
"Ada enam pokok yang menjadi perhatian untuk pemerintah, yaitu, Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pencegahan praktik - praktik penyiksaan, jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, penyelesaian konflik agraria, penyelesaian masalah di papua, dan proses legislasi," ujarnya, di Jakarta (3/6/2012).
Elsam menilai makin nampak jelas ketimpangan antara kerangka normatif dan realitas sehari - hari terhadap perlindungan Hak Asasi. Dalam skenario yang paling buruk, bahkan sebagai Instrumen pencitraan pun, HAM sepertinya hanya menjadi alternatif terakhir yang akan dilirik ketika seluruh kemungkinan yang lain tidak dapat dipergunakan.
Dia menambahkan "akhir tahun lalu Elsam memprediksi kinerja pemerintah tidak akan ada perubahan berarti di tahun ini, bahkan di empat bulan kedepan akan lebih buruk lagi," ujarnya.
Hal ini diperburuk dengan kecenderungan hilangnya kontrol pemerintah atas perilaku pemerintah daerah seperti dalam kasus - kasus ancaman terhadap hak atas berkebebasan dan berkeyakinan. Untuk itu Elsam mendorong pemerintah dengan sangat keras untuk adanya perubahan, khususnya dalam sisi Hak Asasi manusia.[dit]
-
Related Articles:
- TUTUP BUKU DENGAN TRANSITIONAL JUSTICE?
MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-2004 DAN MEMBUKA LEMBARAN BARU 2005 17 Aug 2005 - Laporan Hak Asasi Manusia 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan 15 Sep 2004
|