"Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia"

Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional"

Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers nan Media Dalam R KUHP

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal

Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers Dan Media Dalam R KUHP

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers...

Penyelesaian Persoalan Pers Melalui Mekanisme Pers

Oleh Lisya Anggraini RANCANGAN Undang Undang (RUU) KHUP telah menjadi 'momok' baru bagi kemerdekaan pers. Dengan rangkaian pasal-pasal yang bisa menjerat persoalan-persoalan pers menjadi kasus pidana. Dan pers kembali dibelenggu oleh keadaan-keadaan yang...

PENTINGNYA DEKRIMINALISASI PERS DALAM RUU KUHP

Oleh Ampuan Situmeang SH, MH Adanya delik pers di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengundang protes berbagai organisasi wartawan dan Dewan Pers. Mereka meminta delik atau tindak pidana tentang pers dicabut dari...

Seminar Batam: Mengurai Delik Pers Dalam R KUHP

Diskusi dibuka dengan pembukaan dan pendahuluan oleh Eko Maryadi, Pengurus Divisi Advokasi AJI Indonesia. Pembukaan ini sekaligus merupakan perkenalan mengenai materi diskusi untuk peserta sebelum mendengarkan materi inti. Berbicara mengenai hukum di Indonesia...

KRIMINALISASI DEMOKRASI DALAM RUU KUHP

Oleh Leo Batubara Adagium politik Lord Acton menyatakan: "Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely". Oleh karenanya Supaya penyelenggara kekuasaan tidak korup, negara-negara demokrasi melindungi persnya dengan konstitusi dan UU dalam tugas...

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN PERS

Oleh Leo Batubara Perbandingan pertanggungjawaban hukum antara UU No 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers, UU No 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan KUHP