Agenda HAM
<June 2013>
M SSRKJS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29


Protecting privacy rights from wiretapping

Indonesia has yet to provide a special complaint mechanism for wiretapping practices that are conducted without objective control, legitimate procedure and illegal authority. The absence of such a mechanism will also give rise to human rights violations.

Perlindungan Hak Ekosob di Indonesia: Tekanan Global dan Tarik Menarik Politik di Tingkat Nasional : 10 Tahun Reformasi dan Situasi Hak Ekosob di Indonesia

Normalization of Aceh: Impossible Without Truth-telling

Mempersoalkan "Suara Terbanyak"

GERAKAN PAPUA MERDEKA: PENCIPTAAN IDENTITAS KE-PAPUA-AN VERSUS KE INDONESIA-AN

Hubungan pusat dan daerah merupakan isu politik yang rawan dalam sejarah politik Indonesia, karena kerap kali menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu bisa dilihat sebagai hubungan tarik-menarik antara kutub integratif dan disintegratif untuk mewujudkan —apa yang sampai hari ini – disebut Indonesia. Dalam dinamika faktor integratif dan disintegratif itu-lah indentitas ke-Indonesia-an dan kedaerahan dibentuk dan menjadi seperti yang kits pahami hari ini. Dinamika yang memperlihatkan sikap daerah yang menentang pusat dalam politik Indonesia dikenal sebagai peristiwa pergolakan daerah atau sekarang disebut gerakan separatisme.

Pram dan Saya: " Atas Nama Pengalaman"

OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA: PAGAR MAKAN TANAMAN?

Kebijakan untuk Kemiskinan: Globalisasi dan Perubahan Pola Jaminan Sosial

 First   <    1    2     >   Last 

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai salah satu Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh

Selengkapnya
Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012

Selengkapnya
Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan