Human Rights Agenda
<May 2013>
M SSRKJS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial

KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda agak berbeda dengan KUHP yang berlaku di negeri Belanda karena sifat dan corak dari politik penjajahan yang terjadi pada saat itu, namun sebagian besar karakteristik dari “code penal” Belanda juga diwarisi oleh KUHP.

15 Briefing Paper Tematik RKUHP

KUHP, warisan zaman kolonial Belanda, sudah lama perlu direvisi. Kelompok-kelompok masyarakat sudah berkampanye selama bertahun-tahun untuk mengubah KUHP termasuk perubahan untuk mengakui secara resmi hak azasi (HAM).

Rancangan Undang-undang KUHAP 2012

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - RUU KUHP 2012

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2007

Tindak Pidana Pelayaran (Melihat UU berkaitan dengan Pelayaran, KUHP dan RKUHP)

Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selaiknya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang – undangan.

Tentang Benda Sitaan: Penting Tetapi Kurang Populer

Sedangkan dalam situasi konflik barang rampasan dianggap sebagai barang tak bertuan begitulah istilahnya yang sering disebutkan, namun dalam konteks kepidanaan ada istilah tentang “benda sitaan”. Namun apakah hal tersebut sama? Sebenarnya ada penekanan yang berbeda antara penyitaan dan penggeledahan dalam konteks hukum pidana. Penggeledahan bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan sedangkan penyitaan bertujuan untuk pembuktian dalam persidangan.

Pasal Penghasutan Dicabut atau Rumusannya Diubah?

Nyawa tentang penghasutan dalam pasal 160 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP), Rabu 22 Juli (2009) lalu tidak dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini digugat Rizal Ramli yang juga menjadi tersangka kasus penghasutan menyusul unjuk rasa anarki terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM

 First   <    1    2     >   Last 

The Past Human Rights Violation
Freedom of Expression
Legislation & Policy Reform
Business and Human Rights
Againts Torture
Rome Statute Ratification

Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Details
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Details
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Details
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan