Mereka Terancam Aturan Hutan
Kasus tersebut menurut Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) Wahyu Wagiman tidak hanya terjadi di Sumut. Wahyu mengatakan kasus-kasus serupa juga menimpa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan di daerah Sukabumi, Jawa Barat dan di Banyumas, Jawa Tengah. Deretan kasus-kasus tersebut menurut Wahyu akan bertambah panjang jika DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) menjadi undang-undang.
Jawa Barat, Provinsi Paling Intoleran di Indonesia
Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi paling intoleran di Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Daerah Syariah yang jauh dari semangat perlindungan hak-hak asasi manusia dan maraknya kekerasan terhadap kelompok minoritas mengakibatkan tingginya pelanggaran terhadap hak-hak minoritas. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Jemaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban intoleransi dan kekerasan berbasiskan agama dan keyakinan.
826 Keluarga di Desa Gondang Tapen Bakal Tergusur
Luas tanah warga yang terancam sekitar 854,57 ha. Padahal tanah itu merupakan sumber mata pencarian sejak 1986 karena akan dialihfungsikan sebagai hutan. “Protes ini sedang berlangsung dan berada di atas kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan,” kata Wahyu
Tukar Guling Gusur Warga Gondang Tapen
"Elsam mendesak, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk membatalkan rencana peralihan fungsi menjadi kawasan hutan seluas 854,57 hektar, karena terdapat unsur penipuan terkait status tanah yang harusnya menjadi tanah negara yang bebas, “
Petani Blitar Minta Kemenhut Batalkan Kawasan Hutan di Gondang Tapen
Paguyuban Petani Gondang Tapen (PPGT) di Blitar, Jawa Timur, meminta Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan untuk membatalkan rencana peralihan tanah menjadi kawasan hutan terkait dengan terancamnya mata penghidupan masyarakat yang dilakoni sejak 1986.Hal itu disampaikan Wahyu Wagiman, Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
Tidak Adil Vonis Bebas Penyerang Syiah
Vonis bebas bagi Rois Alhukama, salah satu otak penyerangan Syiah di Sampang, menunjukkan kebuntuan penyelesaian hukum dalam kasus tersebut, demikian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
Siaran Pers: "Vonis Bebas Pelaku Kekerasan Sampang: Pukulan bagi Keadilan"
ELSAM menyesalkan vonis yang membebaskan salah satu otak penyerangan dan kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang. Buntunya penyelesaian hukum dalam kasus Sampang, yang berakhir dengan impunitas pelaku, mempertebal garis hitam tiadanya penghukuman para pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Revisi KUHP Sebaiknya Bertahap
Menurut Wahyudi Djafar wakil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Aliansi Nasional yang harus mendesak dilakukan dalam revisi KUHP adalah evaluasi secara menyeluruh delik-delik KUHP yang tak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. “Termasuk membuang yang tidak sesuai lagi untuk dinyatakan sebagai kejahatan sehingga perlu dilakukan dekriminalisasi,” kata Wahyudi.
