Rancangan Undang-undang KUHAP 2012

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - RUU KUHP 2012

Daftar RUU Prioritas 2013 : Keputusan DPR RI Nomor: 04/DPR RI/II/2012-2013 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang PARAMETER HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (PERDA)

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN PROTOKOL OPSIONAL TERHADAP KONVENSI

DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 18 Oktober 2011 telah menyetujui secara aklamasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, Indonesia akan menjadi negara ke-107 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.