Agenda HAM
<May 2013>
M SSRKJS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Jembatan Bacem : Nyadran di Bengawan Solo Kembang Setaman dan Kidung bagi Korban

“Jembatan Bacem” ini sedikit berbeda dari yang dibuat oleh Elsam dan Pakorba Solo.Dengan penyuntingan seperlunya tulisan ini dipersembahkan.

Terima kasih untuk minat Anda terhadap film Jembatan Bacem

Bila Anda berminat terhadap film Jembatan Bacem, mohon mengirimkan email dengan menyertakan rencana pemutaran film tersebut

Hari HAM Internasional

10 Desember 1948 adalah hari lahirnya Deklarasi Universal HAM (DUHAM). DUHAM adalah pernyataan janji dari berbagai negara di dunia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap orang. Di Hari HAM 2012 ini, mari kita ingatkan pemerintah kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban HAM-nya kepada kita semua sebagai warganya

Ringkasan Materi Presentasi pada Indonesia Internet Governance 1 November 2012

Ringkasan diskusi dan materi presentasi narasumber acara ID-IGF yang diselenggarakan di Hotel Borobudur – Jakarta, 1 November 2012. 3 (tiga) sesi, yaitu sesi hukum, sesi sosial budaya dan sesi pembangunan. Presentasi slideshare ada di laman http://id-igf.or.id/?p=115

Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF) 2012

Deklarasi ditandatangani oleh multi-pemangku kepentingan (multi stakeholder), pemerintah, sektor bisnis/korporasi dan masyarakat sipil pada acara Indonesia Internet Governance Forum 1 November 2012 di Jakarta.

Leluasa Melakukan Kejahatan di Internet: Ringkasan Sesi Internet dan Hak atas Informasi di Acara Indonesia Internet Governance Forum (IDIGF)

Secara lebih luas, internet dan hak asasi manusia dipaparkan oleh Indri D Saptaningrum dari Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). Menurutnya, internet terkait erat dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keduanya secara tegas diatur dan dijamin di dalam UUD 1945 (amandemen), serta Kovenan Hak Sipil Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Panitia Kerja RUU Ormas: Membatalkan Pengesahan RUU Ormas

Saat ini, DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang berpotensi membatasi hak semua orang untuk berkumpul dan berorganisasi.

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue

This report explores key trends and challenges to the right of all individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through the Internet. The Special Rapporteur underscores the unique and transformative nature of the Internet not only to enable individuals to exercise their right to freedom of opinion and expression, but also a range of other human rights, and to promote the progress of society as a whole. Chapter III of the report underlines the applicability of international human rights norms and standards on the right to freedom of opinion and expression to the Internet as a communication medium, and sets out the exceptional circumstances under which the dissemination of certain types of information may be restricted. Chapters IV and V address two dimensions of Internet access respectively: (a) access to content; and (b) access to the physical and technical infrastructure required to access the Internet in the first place. More specifically, chapter IV outlines some of the ways in which States are increasingly censoring information online, namely through: arbitrary blocking or filtering of content; criminalization of legitimate expression; imposition of intermediary liability; disconnecting users from Internet access, including on the basis of intellectual property rights law; cyberattacks; and inadequate protection of the right to privacy and data protection. Chapter V addresses the issue of universal access to the Internet. The Special Rapporteur intends to explore this topic further in his future report to the General Assembly. Chapter VI contains the Special Rapporteur’s conclusions and recommendations concerning the main subjects of the report.

 First   <    1    2    3     >   Last 

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma

Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Selengkapnya
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan