Human Rights Agenda
<June 2013>
M SSRKJS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29


Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP

Mahkamah Agung (MA) berinisiatif menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam kejahatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum

Tentang Benda Sitaan: Penting Tetapi Kurang Populer

Sedangkan dalam situasi konflik barang rampasan dianggap sebagai barang tak bertuan begitulah istilahnya yang sering disebutkan, namun dalam konteks kepidanaan ada istilah tentang “benda sitaan”. Namun apakah hal tersebut sama? Sebenarnya ada penekanan yang berbeda antara penyitaan dan penggeledahan dalam konteks hukum pidana. Penggeledahan bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan sedangkan penyitaan bertujuan untuk pembuktian dalam persidangan.

Tentang Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan HAM.

"Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia"

Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional"

"Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia"

Siaran Pers Bersama ELSAM, IMDLN, ICJR, PBHI, YLBHI       "Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia"   Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310...

Pasal Penghasutan Dicabut atau Rumusannya Diubah?

Nyawa tentang penghasutan dalam pasal 160 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP), Rabu 22 Juli (2009) lalu tidak dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini digugat Rizal Ramli yang juga menjadi tersangka kasus penghasutan menyusul unjuk rasa anarki terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM

Penculikan Anak, Kejahatan Serius yang Diabaikan

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui KePPres No 36 Tahun 1990, pada artikel 11 menekankan bahwa negara berkewajiban memberantas pengiriman anak keluar negeri dan tidak dikembalikan secara sah termasuk anak – anak yang diculik.

Opini R KUHP

Penculikan Anak, Kejahatan Serius Yang Diabaikan Melihat tema film "missing" seperti melihat alur kehidupan nyata yang telah menimpa anak-anak di Indonesia yang menjadi korban penculikan. Hampir setiap hari di stasiun kereta maupun di acara televisi

First   <   2     3    4    5    6     >   Last 

The Past Human Rights Violation
Freedom of Expression
Legislation & Policy Reform
Business and Human Rights
Againts Torture
Rome Statute Ratification

Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012

Details
Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Details
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Details
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan