DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap oarng dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

BALI DECLARATION ON HUMAN RIGHTS AND AGRIBUSINESS IN SOUTHEAST ASIA

KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN PROTOKOL OPSIONAL TERHADAP KONVENSI

DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 18 Oktober 2011 telah menyetujui secara aklamasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, Indonesia akan menjadi negara ke-107 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT DI MEDAN PERTEMPURAN DARAT

PROTOKOL OPSIONAL PADA KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
(CEDAW)

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

KONVENSI MENGENAI KERJA PAKSA ATAU KERJA WAJIB

KONVENSI MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA