Agenda HAM
<May 2013>
M SSRKJS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


DEKLARASI TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PRINSIP-PRINSIP LIMBURG BAGI IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (HAK EKOSOB)

membahas sifat dan lingkup kewajiban negara terhadap Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, penilaian laporan negara oleh komite ECOSOC untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan kerjasama internasional menurut Bagian IV dari Perjanjian ini.

Pertanyaan - pertanyaan yang sering diajukan tentang Hak - hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB)

Jawaban atas duapuluh pertanyaan mengenai implementasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali diajukan kepada Sekretariat PBB. Sebenarnya merupakan bagian dari lembar fakta HAM, dipisahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.

PARTISIPASI NGO DI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS KOMITE HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Dokumen ini berfungsi untuk menyediakan panduan yang detil bagi NGO yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama mereka dengan Komite untuk meningkatkan efektivitas dari monitoring internasional, melalui pemeriksaannya atas laporan negara-negara pihak, pemeriksaan atas implementasi dari kovenan internasional mengenai hak ekonomi sosial dan budaya oleh negara-negara pihak.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Pokok-pokok Isi Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan

PROTOKOL OPSIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK

First   <   1    2     3    4    5     >   Last 

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma

Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Selengkapnya
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan