Human Rights Agenda
<June 2013>
M SSRKJS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29


DEKLARASI TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PRINSIP-PRINSIP LIMBURG BAGI IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (HAK EKOSOB)

membahas sifat dan lingkup kewajiban negara terhadap Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, penilaian laporan negara oleh komite ECOSOC untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan kerjasama internasional menurut Bagian IV dari Perjanjian ini.

Pertanyaan - pertanyaan yang sering diajukan tentang Hak - hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB)

Jawaban atas duapuluh pertanyaan mengenai implementasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali diajukan kepada Sekretariat PBB. Sebenarnya merupakan bagian dari lembar fakta HAM, dipisahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.

PARTISIPASI NGO DI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS KOMITE HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Dokumen ini berfungsi untuk menyediakan panduan yang detil bagi NGO yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama mereka dengan Komite untuk meningkatkan efektivitas dari monitoring internasional, melalui pemeriksaannya atas laporan negara-negara pihak, pemeriksaan atas implementasi dari kovenan internasional mengenai hak ekonomi sosial dan budaya oleh negara-negara pihak.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Optional Protocol Convention Againts Torture

OPTIONAL PROTOCOL CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

First   <   1    2     3    4    5     >   Last 

The Past Human Rights Violation
Freedom of Expression
Legislation & Policy Reform
Business and Human Rights
Againts Torture
Rome Statute Ratification

Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012

Details
Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Details
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Details
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan