Majelis Hakim Perkara Kriminalisasi Aktivis Dilaporkan ke MA

Koalisi LSM melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara kriminalisasi tiga aktivis lingkungan hidup ke Mahkamah Agung (MA) karena diduga adanya pelanggaran kode etik. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien yang tergabung dalam tim advokasi menjelaskan, kedatangan ke MA ini dimaksudkan demi terwujudnya peradilan fair dan bebas keberpihakan.

Jagal Versi Solo: Liputan Majalah Tempo Mengenai Film Jembatan Bacem

Setelah film The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer,kini muncul film dokumenter sejenis yang bercerita tentang pembantaian 1965 di kawasan Solo-Sukoharjo.

Minorities wary of mixed signals from court

Although the nation’s jurists must have pluralist views to ensure that Constitutional rights are preserved in a diverse nation, according to Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), the pluralist views of the court have often been questioned.

Jembatan Bacem: Cerita Penyintas Tragedi 1965

Film berjudul 'Jembatan Bacem’ yang diproduksi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, bercerita dari sudut pandang para penyintas atau orang yang pernah selamat dari peristiwa penghilangan paksa serta pembataian periode itu.

Siaran Pers Bersama : Gugatan TUN Pencabutan HGU PT. Tratak: Upaya Perusahaan Rampas Lahan Warga Tumbrep, Batang

Terhadap persidangan Gugatan Tata Usaha Negara pembatalan Keputusan BPN tersebut, kami menghimbau kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, dan menyatakan sah secara hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 yang mencabut Hak Penguasaan perusahaan tersebut atas tanah seluas 89, 841 Ha.

Penyelesaian Permasalahan Tanah Sambirejo Kab. Sragen

Pertemuan Dalam Rangka Memfasilitasi Penyelesaian Tuntutan Warga Masyarakat Sambirejo, Sragen dihadiri oleh Kanwil BPN Jawa Tengah, Kantah Kab Sragen, Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Kab. Sragen, Dinas Perkebunan Jawa Tengah, Dishutbun Sragen, PTPN IX, Perwakilan masyarakat (FPKKS), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Forum Masyarakat Sragen (FORMAS), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Revisi Pedoman Izin Perkebunan Jangan Sepihak

Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menurut Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Elsam Wahyu Wagiman, mesti melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam persoalan perkebunan yakni para petani.

Pernyataan Pers Bersama: Revisi Permentan 26/2007 Harus Libatkan Seluruh Pihak Berkepentingan

Kami meminta Dirjenbun, dalam revisi Permentan 26/2007 untuk melibatkan secara luas pihak-pihak berkepentingan dalam persoalan perkebunan, khususnya para petani atau pekebun mandiri yang harusnya mendapat perhatian penting dari Pemerintah.