Aliansi Kebun Untuk Rakyat Tolak Pengesahan Revisi Permentan No. 26 Tahun 2007

Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM Wahyu Wagiman mengatakan, muncul ratusan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sepanjang tahun 2012 akibat terbitnya izin operasi bagi perusahaan perkebunan di atas tanah milik masyarakat. Akibatnya, konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang melibatkan aparat penegak hukum seringkali meletus. Sehingga, menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit, bahkan korban jiwa.

KELAPA SAWIT: Pengecualian HGU Lahan 100.000 ha Digugat

Pembatasan kepemilikan perkebunan untuk grup perusahaan yang menyebutkan bahwa pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) sektor perkebunan seperti sawit sebesar 100.000 ha untuk seluruh Indonesia, tidak berlaku bagi BUMN, BUMD, koperasi dan perusahaan perkebunan (go public) tetap memungkinkan monopoli korporasi, karena semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini hanya dalam bentuk tersebut, kecuali perkebunan rakyat.

AKUR Surati Mentan Terkait Revisi Permentan

“Kami meminta Menteri untuk menunda pengesahannya, karena terdapat persoalan susbtansi yang krusial dan proses pembahasan yang minim konsultasi kepada para pihak, khususnya organisasi pekebun mandiri, serta masyarakat sipil lainnya,” ujar Wahyu Wagiman, Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan ELSAM melalui surat elektronik kepada Hukumonline.

Pansel LPSK Diimbau Tak Paksakan Kirim 21 Nama ke Presiden

Sejumlah organisasi seperti Elsam, ICJR, ICW, KontraS, YLBHI, LBH Pers, Walhi, Sawit Watch, TuK Indonesia, PIL-NET dan YLBHU yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, mencoba mengantisipasi perkembangan pemilihan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka khususnya ingin menyikapi rencana Panitia Seleksi (Pansel) LPSK yang disebut "ngotot" tetap akan mengirimkan 21 nama calon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (17/6) besok.

Publik Khawatirkan Calon Anggota LPSK

Menurut koalisi dari hasil wawancara kepada 39 calon, pansel dinilai tak menggali motivasi para calon. Tak digali pula latar belakang masalah calon yang kesemuanya akan bermanfaat bagi LPSK. Malah, lima anggota pansel yang memiliki beragam kekhususan profesi, sering mengulang pertanyaan normatif pada puluhan calon.

Pansel gagal jaring calon anggota LPSK

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menuding Panitia Seleksi (Pansel) anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) gagal melakukan pendalaman terhadap para calon anggota periode 2013-2018, terhadap motivasi dan latar belakang profil calon anggota LPSK.

Pansel Calon Anggota LPSK Dianggap Tak Maksimal di Proses Seleksi

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban mengkritisi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LPSK yang dinilai tidak memaksimalkan proses seleksi untuk mendapatkan nama-nama yang memiliki kualitas dan kredibel sebagai calon anggota LPSK

Pemerintah Langgengkan Konflik di Perkebunan Sawit

Pemerintah dituding membiarkan gurita korporasi di sektor perkebunan. Hal ini hanya akan melanggengkan konflik agraria yang masih terjadi. Demikian pendapat Aliansi Kebun untuk Rakyat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/6), menyikapi rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pengganti Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.