Agenda HAM
<May 2013>
M SSRKJS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Minorities wary of mixed signals from court

Although the nation’s jurists must have pluralist views to ensure that Constitutional rights are preserved in a diverse nation, according to Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), the pluralist views of the court have often been questioned.

Jembatan Bacem: Cerita Penyintas Tragedi 1965

Film berjudul 'Jembatan Bacem’ yang diproduksi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, bercerita dari sudut pandang para penyintas atau orang yang pernah selamat dari peristiwa penghilangan paksa serta pembataian periode itu.

Siaran Pers Bersama : Gugatan TUN Pencabutan HGU PT. Tratak: Upaya Perusahaan Rampas Lahan Warga Tumbrep, Batang

Terhadap persidangan Gugatan Tata Usaha Negara pembatalan Keputusan BPN tersebut, kami menghimbau kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, dan menyatakan sah secara hukum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 yang mencabut Hak Penguasaan perusahaan tersebut atas tanah seluas 89, 841 Ha.

Penyelesaian Permasalahan Tanah Sambirejo Kab. Sragen

Pertemuan Dalam Rangka Memfasilitasi Penyelesaian Tuntutan Warga Masyarakat Sambirejo, Sragen dihadiri oleh Kanwil BPN Jawa Tengah, Kantah Kab Sragen, Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Kab. Sragen, Dinas Perkebunan Jawa Tengah, Dishutbun Sragen, PTPN IX, Perwakilan masyarakat (FPKKS), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Forum Masyarakat Sragen (FORMAS), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Revisi Pedoman Izin Perkebunan Jangan Sepihak

Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menurut Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Elsam Wahyu Wagiman, mesti melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam persoalan perkebunan yakni para petani.

Pernyataan Pers Bersama: Revisi Permentan 26/2007 Harus Libatkan Seluruh Pihak Berkepentingan

Kami meminta Dirjenbun, dalam revisi Permentan 26/2007 untuk melibatkan secara luas pihak-pihak berkepentingan dalam persoalan perkebunan, khususnya para petani atau pekebun mandiri yang harusnya mendapat perhatian penting dari Pemerintah.

Jembatan, Nyadran dan Ingatan

Ada tangis merintih
Tangis orang takut mati
Meski di gedung terkunci
Tetap saja orang akan mati

Pernyataan Pers Koalisi: Pilih Calon Terbaik Tanpa Berdasar Minimal Jumlah & Komposisi LPSK

Panitia Seleksi jangan memilih pencari kerja (job seekers) dan orang-orang yang akan menjadikan LPSK sebagai tempat untuk mengisi masa pensiun. Hal ini penting ditegaskan, karena LPSK dirancang bagi pekerja keras yang memiliki niat dan kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi saksi dan atau korban sebagai konstituen utamanya.

First   <   1     2    3    4    5     >   Last 

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma

Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Selengkapnya
Kondisi HAM Memasuki Tahun Politik
ASASI EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013


Selengkapnya
ELSAM: Membela Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan