Observing the legacy of authoritarianism
Asasi Edisi November-Desember 2010
DAFTAR ISI
EDITORIAL
Dalam Belitan Masa Lalu
Kita sedang menyaksikan suatu ironi di mana pendulum perubahan bergerak ke kondisi awal yang justru ingin diubah; alih-alih menarik garis dari praktik otoritarian di masa lalu, yang sedang kita hadapi adalah gagasan perubahan yang justru reproduksi dan menghidupkan warisan masa lalu.
Laporan Utama
Nepotisme a la Reformasi: Pelanggengan Kuasa Orba lewat Sekongkol Bisnis Politik
Oleh: Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh
Selama partai politik tidak berbenah menjadi semakin demokratis dan akuntabel, dunia politik diyakini tidak akan beres dan bersih. Kooptasi sedemikian rupa dari kartel bisnis terhadap struktur dan kebijakan partai menjadikannya tidak lagi sebagai alat representasi kepentingan rakyat.
Menakar Kepemimpinan Nasional
Oleh: Tri Chandra Aprianto
Gaya kepemimpinan yang akomodatif dan transaksional sepanjang kepemimpinan Presiden SBY yang kemudian menghadirkan wajah baru politik nasional, dengan apa yang disebut oleh sebagian kalangan dengan istilah plutokrasi. Suatu wajah pemerintahan yang kekuasaannya (kratos) berdasar atas kepemilikan kekayaan (ploutos). Kepopuleran menjadi dasar berpolitik. Membangun citra diri menjadi jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan problem kenegaraan.
Ratu dan Raja Kecil di Tanah Para Jawara
Oleh: Gandung Ismanto
Banten menjadi pengalaman untuk melihat contoh kegagalan desentralisasi dan demokratisasi lokal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Desentralisasi yang justru memberi dampak negatif karena pada kenyataannya hanya memfasilitasi lahirnya para penguasa lokal yang hegemonik.
Perspektif
Menjejaki Kembali Problematika Hukum Indonesia
Oleh: Wahyudi Djafar
Fungsi hukum bukan hanya diorientasikan pada fungsi atau peran yang normatif-instrumentalis (legal-formal), seperti pembatasan penyelewengan kekuasaan, namun juga didorong untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dan mendorong demokratisasi sistem politik, serta merealisasikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Nasional
Mendorong Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa
Oleh: Yasmin Purba
Berbagai fakta yang menunjukan meluasnya praktik penghilangan paksa dilakukan sebagai metode teror negara terhadap rakyatnya telah membuka mata dunia betapa ngerinya sifat dasar kejahatan kemanusiaan ini. Penghilangan paksa adalah sebuah kejahatan yang membuka ruang seluas-luasnya bagi pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya.
Kegiatan
Catatan Hasil Pengujian UU Pelarangan Buku dan Jelang Pengujian UU Perkebunan
Oleh: Andi Muttaqien
Pengujian undang-undang merupakan satu cara advokasi kebijakan. Elsam menjadi bagian dari pemohon pengujian kedua undang-undang tersebut
ELSAM.or.id - Observing the legacy of authoritarianism
Asasi Edisi November-Desember 2010
DAFTAR ISI
EDITORIAL
Dalam Belitan Masa Lalu
Kita sedang menyaksikan suatu ironi di mana pendulum perubahan bergerak ke kondisi awal yang justru ingin diubah; alih-alih menarik garis dari praktik otoritarian di masa lalu, yang sedang kita hadapi adalah gagasan perubahan yang justru reproduksi dan menghidupkan warisan masa lalu.
Laporan Utama
Nepotisme a la Reformasi: Pelanggengan Kuasa Orba lewat Sekongkol Bisnis Politik
Oleh: Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh
Selama partai politik tidak berbenah menjadi semakin demokratis dan akuntabel, dunia politik diyakini tidak akan beres dan bersih. Kooptasi sedemikian rupa dari kartel bisnis terhadap struktur dan kebijakan partai menjadikannya tidak lagi sebagai alat representasi kepentingan rakyat.
Menakar Kepemimpinan Nasional
Oleh: Tri Chandra Aprianto
Gaya kepemimpinan yang akomodatif dan transaksional sepanjang kepemimpinan Presiden SBY yang kemudian menghadirkan wajah baru politik nasional, dengan apa yang disebut oleh sebagian kalangan dengan istilah plutokrasi. Suatu wajah pemerintahan yang kekuasaannya (kratos) berdasar atas kepemilikan kekayaan (ploutos). Kepopuleran menjadi dasar berpolitik. Membangun citra diri menjadi jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan problem kenegaraan.
Ratu dan Raja Kecil di Tanah Para Jawara
Oleh: Gandung Ismanto
Banten menjadi pengalaman untuk melihat contoh kegagalan desentralisasi dan demokratisasi lokal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Desentralisasi yang justru memberi dampak negatif karena pada kenyataannya hanya memfasilitasi lahirnya para penguasa lokal yang hegemonik.
Perspektif
Menjejaki Kembali Problematika Hukum Indonesia
Oleh: Wahyudi Djafar
Fungsi hukum bukan hanya diorientasikan pada fungsi atau peran yang normatif-instrumentalis (legal-formal), seperti pembatasan penyelewengan kekuasaan, namun juga didorong untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dan mendorong demokratisasi sistem politik, serta merealisasikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Nasional
Mendorong Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa
Oleh: Yasmin Purba
Berbagai fakta yang menunjukan meluasnya praktik penghilangan paksa dilakukan sebagai metode teror negara terhadap rakyatnya telah membuka mata dunia betapa ngerinya sifat dasar kejahatan kemanusiaan ini. Penghilangan paksa adalah sebuah kejahatan yang membuka ruang seluas-luasnya bagi pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya.
Kegiatan
Catatan Hasil Pengujian UU Pelarangan Buku dan Jelang Pengujian UU Perkebunan
Oleh: Andi Muttaqien
Pengujian undang-undang merupakan satu cara advokasi kebijakan. Elsam menjadi bagian dari pemohon pengujian kedua undang-undang tersebut
-
Related Articles:
- Menelusuri akar otoritarianisme di Indonesia 01 Feb 2007
|
| Download File | |
 | Asasi Edisi November-Desember 2010 (8.99 MB) |