SBY Belum Lirik HAM Yang diagendakan SBY dalam 100 hari pertama justru agenda yang bersifat rutin dan reguler
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak berhasil dalam penyelesaian masalah HAM dalam program 100 harinya. SBY juga dinilai belum menata hubungan antar lembaga dalam penegakan HAM.
"Kami gagal menemukan di mana agenda HAM dikejar dalam program seratus hari," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Masyarakat, Agung Putri, di Jakarta, Selasa 26 Januari 2010.
Agung mengatakan tidak masuknya HAM sebagai agenda 100 hari SBY menjadi sebuah pertanyaan besar. Terlebih lagi setelah banyak kasus terjadi. "Termasuk dibebaskannya Jenderal Muchdi," ujar dia.
Dia melihat yang diagendakan SBY dalam 100 hari pertama justru agenda yang bersifat rutin dan reguler, menata kembali hubungan KPK-Kejaksaan-Kepolisian, percepatan pembuatan paspor, "Lebih bersifat administratif," kata dia.
Agung menilai hal terpenting yang seharusnya dilakukan adalah penanganan macetnya pelanggaran HAM. "Mengapa SBY tidak menata kembali hubungan Kejaksaan-Komnas HAM dan Parlemen?" kata dia, lebih lanjut.
Selain itu menurut Agung, SBY juga tidak merealisasikan janji kampanyenya. "Untuk menghukum pelaku penculikan," ujar dia. Lebih lanjut Agung mengatakan, masalah-masalah tersebut sempat direncanakan SBY dalam program lima tahun pertamanya, namun sampai saat ini janji tersebut tak kunjung dipenuhi.
Elsam menilai, program SBY di Kabinet Indonesia Bersatu I lebih konket ketimbang KIB II, sayangnya program tersebut tidak terwujud. Lantas apa saran Elsam untuk SBY? "Kembali memasukkan agenda ham HAM dalam agenda lima tahun kedua," ujar dia.
sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/124399-sby_belum_lirik_ham
Hak Asasi Manusia Dinilai Terpinggirkan dalam Program Presiden
Selasa, 26 Januari 2010 | 14:12 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai penegakkan hak asasi manusia terpinggirkan dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia sama sekali tak disinggung dalam agenda 100 hari pemerintahan Yudhoyono.
"Program 100 hari tidak mampu membaca secara cermat persoalan mendasar yang dihadapi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Semua permasalahan dipersepsikan hanya dari persoalan birokrasi," tutur Direktur Eksekutif ELSAM Agung Putri dalam jumpa pers, Selasa (26/1).
Akibatnya, program yang disusun pemerintah gagal merumuskan indikator keberhasilan yang tajam dan terukur. Indikator yang ada justru hanya menunjuk pada kesuksesan teknis administratif.
ELSAM menganggap Yudhoyono dalam periode pemerintahan sebelumnya pun gagal memenuhi harapan rakyat. "Pada 2004-2009, presiden belum mengeluarkan atau memiliki satu pun terobosan yang progresif di bidang hak asasi manusia," ujar Putri.
Ia menyebutkan, impunitas yang selama berpuluh-tahun menjadi musuh bangsa sama sekali tak diputus. Tandanya, beragam kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan orang secara paksa, serta peristiwa Talangsari, hingga kini belum juga tuntas.
Padahal, penyelidikan kasus itu telah dirampungkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sudah diserahkan kepada jaksa agung.
Pembangunan juga masih saja tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Orang miskin kerap digusur dan dirampas haknya dengan dalih pembangunan. "Idiom demokrasi dan penegakkan hukum yang selama ini didengungkan SBY hanya digunakan menutupi tidak dilaksanakannya agenda hak asasi manusia di Indonesia," ujarnya.
ELSAM mendesak Yudhoyono berkomitmen menegakkan hak asasi manusia dengan memasukkan sejumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 dan melaksanakannya.
"Tidak mungkin komitmen perwujudan demokrasi dibangun tanpa pilar dan komitmen yang kuat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia," kata Putri.
Program yang diusulkannya ialah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah pun harus menegakkan hukum secara adil dan imparsial, serta menghapus hukuman mati.
BUNGA MANGGIASIH | ASWIDITYO NEDWIKA
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/01/26/brk,20100126-221486,id.html
ELSAM.or.id - SBY Belum Lirik HAM Yang diagendakan SBY dalam 100 hari pertama justru agenda yang bersifat rutin dan reguler
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak berhasil dalam penyelesaian masalah HAM dalam program 100 harinya. SBY juga dinilai belum menata hubungan antar lembaga dalam penegakan HAM.
"Kami gagal menemukan di mana agenda HAM dikejar dalam program seratus hari," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Masyarakat, Agung Putri, di Jakarta, Selasa 26 Januari 2010.
Agung mengatakan tidak masuknya HAM sebagai agenda 100 hari SBY menjadi sebuah pertanyaan besar. Terlebih lagi setelah banyak kasus terjadi. "Termasuk dibebaskannya Jenderal Muchdi," ujar dia.
Dia melihat yang diagendakan SBY dalam 100 hari pertama justru agenda yang bersifat rutin dan reguler, menata kembali hubungan KPK-Kejaksaan-Kepolisian, percepatan pembuatan paspor, "Lebih bersifat administratif," kata dia.
Agung menilai hal terpenting yang seharusnya dilakukan adalah penanganan macetnya pelanggaran HAM. "Mengapa SBY tidak menata kembali hubungan Kejaksaan-Komnas HAM dan Parlemen?" kata dia, lebih lanjut.
Selain itu menurut Agung, SBY juga tidak merealisasikan janji kampanyenya. "Untuk menghukum pelaku penculikan," ujar dia. Lebih lanjut Agung mengatakan, masalah-masalah tersebut sempat direncanakan SBY dalam program lima tahun pertamanya, namun sampai saat ini janji tersebut tak kunjung dipenuhi.
Elsam menilai, program SBY di Kabinet Indonesia Bersatu I lebih konket ketimbang KIB II, sayangnya program tersebut tidak terwujud. Lantas apa saran Elsam untuk SBY? "Kembali memasukkan agenda ham HAM dalam agenda lima tahun kedua," ujar dia.
sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/124399-sby_belum_lirik_ham
Hak Asasi Manusia Dinilai Terpinggirkan dalam Program Presiden
Selasa, 26 Januari 2010 | 14:12 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai penegakkan hak asasi manusia terpinggirkan dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia sama sekali tak disinggung dalam agenda 100 hari pemerintahan Yudhoyono.
"Program 100 hari tidak mampu membaca secara cermat persoalan mendasar yang dihadapi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Semua permasalahan dipersepsikan hanya dari persoalan birokrasi," tutur Direktur Eksekutif ELSAM Agung Putri dalam jumpa pers, Selasa (26/1).
Akibatnya, program yang disusun pemerintah gagal merumuskan indikator keberhasilan yang tajam dan terukur. Indikator yang ada justru hanya menunjuk pada kesuksesan teknis administratif.
ELSAM menganggap Yudhoyono dalam periode pemerintahan sebelumnya pun gagal memenuhi harapan rakyat. "Pada 2004-2009, presiden belum mengeluarkan atau memiliki satu pun terobosan yang progresif di bidang hak asasi manusia," ujar Putri.
Ia menyebutkan, impunitas yang selama berpuluh-tahun menjadi musuh bangsa sama sekali tak diputus. Tandanya, beragam kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan orang secara paksa, serta peristiwa Talangsari, hingga kini belum juga tuntas.
Padahal, penyelidikan kasus itu telah dirampungkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sudah diserahkan kepada jaksa agung.
Pembangunan juga masih saja tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Orang miskin kerap digusur dan dirampas haknya dengan dalih pembangunan. "Idiom demokrasi dan penegakkan hukum yang selama ini didengungkan SBY hanya digunakan menutupi tidak dilaksanakannya agenda hak asasi manusia di Indonesia," ujarnya.
ELSAM mendesak Yudhoyono berkomitmen menegakkan hak asasi manusia dengan memasukkan sejumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 dan melaksanakannya.
"Tidak mungkin komitmen perwujudan demokrasi dibangun tanpa pilar dan komitmen yang kuat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia," kata Putri.
Program yang diusulkannya ialah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah pun harus menegakkan hukum secara adil dan imparsial, serta menghapus hukuman mati.
BUNGA MANGGIASIH | ASWIDITYO NEDWIKA
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/01/26/brk,20100126-221486,id.html
-
Related Articles:
- PASAR LUPA
Politik Transaksional ala Korban Pelanggaran HAM 18 Oct 2010 - Absennya Prioritas HAM Dalam Program 100 Hari Pemerintahan SBY 26 Jan 2010
- Elsam: SBY Utang Lima Agenda HAM Untuk beberapa hal, SBY telah berjanji untuk melakukan agenda HAM namun belum dikerjakan 20 Oct 2009
- PELANTIKAN PRESIDEN SBY : HUTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM 20 Oct 2009
|