PUNYA PERTANYAAN?

Forum HAM ini disediakan untuk menampung segala pertanyaan,
opini, gagasan, pendapat atau perdebatan mengenai
isu-isu hak asasi manusia.

Silakan kirimkan tulisan anda ke email office@elsam.or.id.

Elsam akan mengunggahnya ke Forum HAM.

Salam,
ELSAM
Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind 1954:
Pertanyaan oleh: (Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind 1954?)

Draft Code Of Offenses Against the Peace and Security of Mankind 1954 adalah dokumen yang dirumuskan oleh International Law Comission (ILC) atas permintaan Majelis Umum PBB. Melalui resolusinya pada 1947, Majelis Umum meminta ILC untuk merumuskan prinsip-prinsip Nurenberg. Pada 1987, MU PBB meminta ILC untuk melanjutkan kembali pekerjaannya dalam menjabarkan rancangan tersebut dengan memperhitungkan perkembangan dalam hukum internasional setelah disahkannya rancangan tersebut pada 1954.

Beberapa prinsip penting yang termuat dalam rancangan tersebut adalah

a). bahwa “semua individu yang melakukan serangan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia harus bertanggung jawab dan karena itu harus dihukum”,

b). prinsip “aut dedere aut punier” tanpa predjudging penetapan jurisdiksi pidana internasional;

c) tanggung jawab atasan;

d) posisi resmi pelaku tidak membebaskannya dari tanggungjawab pidana.

Dalam memutus draft code ini, tercatat anggota ILC berdebat apakah kolonialisme, apartheid, agresi secara ekonomi serta kerusakan lingkungan yang serius masuk dalam lingkup rancangan ini sebagai tambahan kejahatan yang sudah ada. Beberapa anggota juga mengusulkan masuknya tindak pidana perdagangan manusia dalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Juga diusulkan agar perdagangan perempuan dan anak serta perbudakan masuk dalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

(Sumber: Lyal S.Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, International Studies Human Right, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/ London: 1992, hal 132-137)



 


Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012

Selengkapnya
Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma