PUNYA PERTANYAAN?

Forum HAM ini disediakan untuk menampung segala pertanyaan,
opini, gagasan, pendapat atau perdebatan mengenai
isu-isu hak asasi manusia.

Silakan kirimkan tulisan anda ke email office@elsam.or.id.

Elsam akan mengunggahnya ke Forum HAM.

Salam,
ELSAM
Kasus Timor Timur
Pertanyaan oleh: NA (Kasus Timor Timur)


Pelanggaran HAM di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999, melalui Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM menemukan telah terjadi pembunuhan missal dan sistematis, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, serta pembumihangusan berupa pembakaran rumah-rumah. KPP HAM Timor-Timur menyimpulkan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pembiaran atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dan juga termasuk gubernur Timor Timur saat itu.

Maka dibentuklah Pengadilan HAM adhoc untuk mengadili aparat sipil dan militer termasuk kepolisian yang bekerjasama dengna kelompok milisi Pro-integrasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Pengadilan HAM adhoc yang mengadili 12 orang aparat sipil dan militer hanya memutuskan satu orang yang dipenjara selama 10 tahun yaitu Eurico Gutteres (Mantan Wakil Pro-Integrasi) sedangkan 11 orang lainnya bebas.

Sumber: Ringkasan eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur.


Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Selengkapnya

Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma