Agenda Ratifikasi Statuta Roma Tak Boleh Berhenti

Zainal berharap pada masa pemerintahan sekarang ini ada catatan baik dalam rangka penegakan dan pemenuhan HAM. Jika dibandingkan dengan para Presiden yang memimpin pemerintahan sejak reformasi, di bidang HAM Zainal menilai SBY jauh tertinggal.

Ratifikasi Statuta Roma Tidak Boleh Dihentikan

"Koalisi mendesak bahwa agenda ratifikasi Statuta Roma 1998 harus terus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan, Luar negeri dan Kementerian HUKUM dan HAM harus duduk bersama secara lebih serius membahas berbagai perbedaan pandangan tentang ratifikasi Statuta Roma ini," jelas Indri.

Siaran Pers “AGENDA RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 HARUS TERUS DILANJUTKAN”

Statuta Roma merupakan perjanjian internasional sebagai landasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) guna mendorong pencapaian keadilan global, menghapuskan impunitas, dan perdamaian dunia. Cita-cita pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tersebut sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Govt officially rejects Rome Statute

Indonesia declared its support for the adoption of the Rome Statute 14 years ago. The Cabinet of then president Megawati Soekarnoputri adopted a National Plan of Action on Human Rights in 2004, which stated that Indonesia would ratify the Rome Statute in 2008. Former foreign minister Hassan Wirajuda confirmed this intention later in 2007. Supporters of the ratification cited the lack of political will as the core problem in the years of discussion.

Diskusi Meja Bundar mengenai Mahkamah Pidana Internasional di DPR 14 Mei 2013

Komitmen Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma harus terus didorong untuk memastikan implementasi RANHAM tentang rencana ratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013. Pengalaman kegagalan meratifikasi pada tahun 2008, menunjukkan masih adanya keraguan dari sejumlah pihak di pemerintahan tentang ratifikasi tersebut, yang lebih banyak disebabkan karena kekhawatiran dan kesalahpahaman dalam memandang Mahkamah Pidana Internasional.

Politics stalls ratification

After 7 years of deliberation, the Indonesian government will likely halt the ratification process of the Rome Statute of the ICC over concerns that the international convention could be used to block the presidential bids of Great Indonesia Movement Party (Gerindra) chief patron Lt. Gen. (ret.) Prabowo Subianto and People’s Conscience (Hanura) Party chairman Gen. (ret.) Wiranto.

ICC’S 10TH Anniversary Commemoration in Asia

In addition to the major commemoration event hosted by Australia on the International Criminal Court’s 10th anniversary in February 2012 in Sydney, activities were held in other parts of the region throughout the rest of the year.

Wamenkum HAM Bahas ICC, Bantuan Hukum, dan Asset Recovery : Laporan dari Den Haag

Pemerintah telah bekerja tanpa mengenal lelah untuk mendorong proses ini sejak pencantuman ratifikasi ICC pada agenda nasional tentang HAM sejak 2004 yang diikuti penetapan kembali pada agenda nasional 2011-2014