Korupsi Sumber Daya Alam Semakin "Fantastis"
Pembatasan kepemilikan untuk grup perusahaan, yang dalam draft revisi pembatasan HGU untuk sektor perkebunan seluas 100 ribu hektare se-Indonesia. Pemerintah berargumen pembatasan itu untuk melawan kartel. "Namun jika dilihat lebih rinci, pembatasan itu tidak berlaku bagi BUMN, BUMD, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki masyarakat. Ini omong kosong, karena dengan pengecualian tersebut, tetap memungkinkan monopoli korporasi, karena semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini hanya dalam bentuk tersebut, kecuali perkebunan rakyat.
MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 TAHUN 2007 DENGAN KONSEP PENYEMPURNAAN PERMENTAN NOMOR 26 TAHUN 2007
Perbaikan Tata Kelola di Sektor Perkebunan
Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.
Arah Revisi Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan [PERMENTAN No. 26 Tahun 2007]
Disampaikan pada diskusi terbatas membahas Permentan No. 26 Tahun 2007. Diskusi diselenggarakan di Jakarta pada 29 Mei 2013.
Catatan Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan
Dskusi terbatas membahas Permentan No. 26 Tahun 2007. Diskusi diselenggarakan di Jakarta pada 29 Mei 2013.
Sawit yang Melukai, tetapi Disukai
Berulang kali Mulyani mengaku dikhianati pemerintah. Padahal, Mulyani kini Sekretaris Desa Biru Maju. Mulyani dan ratusan keluarga transmigran hanya mampu menahan geram. Tiba-tiba pada suatu malam buta tahun 2004, sebuah perusahaan kelapa sawit membuldoser lahan warga Biru Maju. Tanpa peringatan, juga tanpa ganti rugi. Dikawal aparat, lahan seluas 640 hektar diratakan, kemudian ditanami kelapa sawit.
Statement of the Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia: Making the Bali Declaration Effective
The 31 participants of this workshop drawn from Asian National Human Rights Institutions from Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor Leste, Myanmar and South Korea and supportive civil society organisations, met in Phnom Penh between the 9th and 11th October 2012, to review national and regional progress with putting into effect the Bali Declaration on Human Rights and Agribusiness.
