Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP

Diskusi Panel ini adalah proses lanjutan dari seminar yang telah berlangsung pagi hari tadi, dengan keynote spaker Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan Bapak Barda Nawawi Arif. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema revisi, dan di Panel A ini kita akan membahas mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam RKUHP.

Catatan Expert Discussion: Tindak Pidana Lingkungan dan SDA dalam R KUHP dan UU Sektoral

Rikardo (Moderator): Dari pemaparan para periset maka kita bisa mengutip beberapa pernyataan maupun pertanyaan-pertanyaan penting, yang membutuhkan jawaban maupun masukan, terutama dari kedua narasumber ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: Dari berbagai...

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Sekilas Tentang Korporasi Korporasi menurut pemerintah sangat penting, karena itu diberi banyak kemudahan. Kemudahan menimbulkan banyak kejahatan tetapi sulit dibuktikan secara hukum Sebagian besar pelaku kejahatan dalam berbagai UU adalah individu bukan berupa badan hukum

Catatan Diskusi Tindak Pidana Lingkungan

Diskusi diselenggarakan oleh Aliansi Nasional RKUHP di Palu, 2006

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan

Prof. Sahmunir (Guru Besar Pidana FH UNAND) KUHP sudah satu abad lebih. Sudah banyak yang ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Pidana materil telah ketinggalan jaman, sementara pidana formilnya sudah direvisi tahun 1981. Dalam KUHP...

Catatan FGD: Tindak Pidana Lingkungan dan SDA dalam RKUHP dan UU Sektoral

Filsafat apa yang berada di balik usaha memasukkan pidana LH ke dalam RUU KUHP ? Filsafat hubungan manusia dengan sumber daya alam selama ini ada tiga, yakni ecopulism, ecodevelopmentalis dan ecofasis.


Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kebebasan Berekpresi
Reformasi Hukum dan Kebijakan
Bisnis & Hak Asasi Manusia
Anti Penyiksaan
Ratifikasi Statuta Roma

Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Selengkapnya
Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM
ASASI EDISI MARET-APRIL 2013


Selengkapnya
PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan...
Selengkapnya