Pembukaan Konsultasi Publik "Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi KUHP"

Agung Putri (Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Direktur Eksekutif ELSAM). Konsultasi public ini merupakan bagian dari suatu kegiatan Elsam di bidang pengkajian rancangan KUHP yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Ada sejumlah kertas kerja yang lahir dari kajian ini yang digunakan untuk membangun suatu pandangan kritis terhadap rancangan undang-undang tentang KUHP. Kami, sebagai warga masyarakat memandang keterlibatan dan pemantauan terhadap proses revisi ini suatu yang teramat penting. Unsur utama yang ingin dilihat adalah seberapa besar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tercermin didalamnya.

Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP

Diskusi Panel ini adalah proses lanjutan dari seminar yang telah berlangsung pagi hari tadi, dengan keynote spaker Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan Bapak Barda Nawawi Arif. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema revisi, dan di Panel A ini kita akan membahas mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam RKUHP.

Peradilan Perperspektif Gender pada Kejahatan Seksual: Hambatan dan Tantangannya

Ridwan  Mansyur Dalam Era keterbukaan seperti sekarang ini, Sistem Hukum Nasional belumlah tertata secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adapt serta memperhabarui ataupun menyempurnakan peraturan-peraturan warisan...

Perkembangan Bab - Bab yang Terkait dengan Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Prof. Andi Hamzah Berbicara mengenai Rancangan KUHP bagaimanapun juga kita harus meninjau sejarah perkembangan hokum pidana dan KUHP di Indonesia. Sekarang ini, berlaku KUHP atau Het Wetboek Van Straftrecht (WvS) yang dinyatakan oleh UU No Tahun 1946 sebagai...

Mengkritisi RUU KUHPidana dalam Perspektif HAM

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Memulai tulisan ini saya ingin mengutip pendapat Jan Remmelink, ahli hukum Pidana tentang KUH Pidana Belanda (Straftrecht) sebagai berikut: "Tidak dapat dipungkiri bahwa KUH Pidana Belanda (Sr), qua struktur dan perumusan...

RUU KUHP Masih Diskriminatif terhadap Perempuan?

Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)) Pentingnya Hukum Berspektif Perempuan 1. Bagaimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada perempuan. 2. Mengkritisi asumsi netralitas dan objektifitas...

Diskusi Panel: Pasal-Pasal Diskriminatif dalam RUU KUHP

Ratna Batara Munti (Pengurus LBH-APIK/ dan Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)) RUU masih lebih dititikberatkan pada "kepentingan negara/penguasa" ketimbang warga negara dan juga kepentingan 'moral mainstream masyarakat' ketimbang pemenuhan...

Diskusi Panel: Perkembangan Tindak Pidana yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik, Pers nan Media Dalam R KUHP

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal