Abepura
Kasus Abepura merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-undang No. 26 tahun 2000. Sedangkan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tim-tim pada pra dan pasca jajak pendapat 1999 merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, yang kemudian disusul oleh perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok yang akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat pada pertengahan Agustus (pertengahan...
Tentang Pembentukan Pengadilan HAM
Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya (1999, Haryanto). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan tahunnya menyatakan bahwa pemerintah perlu menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah air sebagai akibat dari struktur kekuasaan...
East Timor
The establishment of the Ad Hoc Human Rights Court is the implementation of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Court. Establishment of Human Rights Court in Indonesia has an important significance in the promotion and protection of human rights in Indonesia.
Tanjung Priuk
Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa tersebut diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus mesjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Muballigh, diantaranya Amir Biki, dan dihadiri ribuan massa. Ceramah tersebut mengulas berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, seperti masalah asas tunggal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan untuk membebaskan orang-orang...
Kasasi Korban Priok Ditolak
MAHKAMAH Agung menolak permohonan kasasi 13 korban kasus Tanjung Priok, yang meminta eksekusi atas kompensasi untuk mereka. Hakim menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan itu sudah tepat. ”Jadi, permohonan kasasi ditolak,” kata Nur Hadi, Humas Mahkamah Agung, Senin pekan lalu.
Vonis untuk Mantan Dandim Dili Akan Ditunda
JAKARTA - Ketua majelis hakim ad hoc perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur dengan terdakwa mantan Komandan Distrik Militer Dili Letnan Kolonel Sudjarwo, Andi Samsan Nganro, mengaku sedang mempertimbangkan untuk menunda pembacaan vonis yang seharusnya dilakukan hari ini.
Pengadilan Ad Hoc HAM Timtim Hanya Sandiwara Hukum
JAKARTA - Pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur (Timtim) dinilai hanya sebuah "sandiwara hukum" untuk membersihkan keterlibatan aparat keamanan negara dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Timtim. Pengadilan ini dipakai sebagai sarana menjustifikasi apa yang terjadi di Timtim hanya sebagai bentrokan antarmasyarakat Timtim, yakni masyarakat prointegrasi dengan prokemerdekaan.
