Menentang Kekerasan Berkedok Agama : Catatan Diskusi

Paska reformasi budaya kekerasan tidak hanya menimpa soal agama, tapi mekanisme kekerasan juga menjadi alat yang jitu untuk menyampaikan kepentingannya, dan dilakukan baik oleh mereka yang tidak berpendidikan maupun yang juga memiliki tingkat pendidikan yang baik...

Lawan Kebijakan Over Kriminalisasi, Cabut Pasal Pemidanaan UU Perkebunan
Press Release PIL-Net

Sepanjang tahun 2007 hingga 2010, sedikitnya terjadi 2302 kasus sengketa tanah, antara perusahaan perkebunan dengan petani/masyarakat adat. Dalam semester pertama 2010 saja, telah terjadi 608 kasus sengketa tanah. Tidak tanggung-tanggung, konflik tersebut melibatkan grup-grup perusahaan besar seperti, PTPN, Bakrie Plantation, PT. Lonsum, Wilmar Group, Sinar Mas Group, Raja Garuda Mas, Salim Group, Sime Darby Group, dan lain-lain.

Empat petani menggugat Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

beleid tersebut dinilai membuka ruang bagi perusahaan perkebunan untuk mengeksploitasi lahan rakyat secara besar-besaran. Undang-undang itu juga dapat memidanakan petani yang memperjuangkan hak-haknya.

PERNYATAAN SIKAP
NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH, BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

negara tidak konsisten memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan bagi warganya. Hal ini dapat dilihat dari eskalasi penutupan, penyegelan dan penyerangan terhadap rumah ibadah yang dilakukan oleh negara dan non-negara, yang disebut dengan kelompok-kelompok vigilante (kelompok yang melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum)

Polisi terus menjadi penopang sistem perkebunan besar `melihat tragedi penangkapan petani kecil di kelompok tani Anak Rantau Pasaman Barat Sumatra barat oleh Polres Pasaman dan PT. ANAM KOTO`

Lawyers, activists vow to defend marginalized people

As many as 150 people comprising lawyers, civil society group activists and public investigators have formed a group offering pro-bono services especially to marginalized people in dispute with the state and corporations.

Berita PILNET (Public Interest Lawyer Network)

Pengacara Publik Perkuat Jaringan Mendorong peran serta advokat untuk memperjuangkan kepentingan publik

PTUN Jakarta Setujui Pelarangan Buku ‘Gerakan 30 September’

Banyak Perda Bertentangan dengan Konstitusi

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Agung Putri menilai, harmonisasi antara perda dan undang-undang saja tidak cukup dan tidak dapat menyelesaikan masalah. "Masalah kita tidak hanya pada disharmonisasi. Tetapi tidak adanya cara yang menguji perda-perda bermasalah terhadap konstitusi. Contohnya, soal hukum rajam.