KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Pemantuan Peradilan Kasus Julianus Felucianus, Hakim Menolak Penangguhan Penahanan Terdakwa
Dalam sidang ini, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam sidang sebelumnya. Majelis menilai bahwa syarat-syarat penangguhan penahanan tidak terpenuhi

FREEDOM OF EXPRESSION
Legislation must keep up with Internet
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) executive director Indriaswati D. Saptaningrum said that Communications and Information Ministerial Decree No.19/2014, which was passed on July 17, indicated how far the government had fallen behind

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Riuh Takbir Pasukan Bersorban di PN Sleman
Sesaat setelah majelis hakim menutup sidang, sempat terjadi kegaduhan di ruangan sidang karena massa pendukung terdakwa kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penangguhan. Mereka tiba-tiba berdiri dan mendekat ke majelis ...

BISNIS & HAM
Perkara Sodong Mesuji: Warga Serahkan SKT, Namun Plasma Tak Dibangun
Dalam sidang kali ini, salah satu bukti yang diserahkan Tergugat adalah Tanda Terima 534 Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada PT. Treekreasi Marga Mulia. yahun 1997. Warga menyerahkan 534 SKT untuk pembangunan plasma Desa seluas 1068 Ha. Meski SKT telah ...

BISNIS & HAM
Commuter Line Harus Siapkan Lokasi Baru PKL
"Pembangunan commuter line bagus tapi pemerintah harus menyiapkan lokasi pedagang kaki lima yang digusur," kata Wakil Ketua Elsam, Wahyu Wagiman, saat dihubungi Geotimes di Jakarta, Rabu [13/8].

BISNIS & HAM
MP3EI Dinilai Kolonial Gaya Baru
Program MP3EI dianggap merugikan petani dan masyarakat di berbagai daerah. Wahyu Wagiman dari ELSAM mengatakan, "MP3EI seolah-olah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat padahal secara kasat mata terlihat kolonialismenya".

KEBEBASAN BEREKSPRESI
ELSAM Kritisi Legalitas Permen Kominfo
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM) bersama sejumlah lembaga hukum mengkritisi Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Kominfo) yang baru disahkan pada Juli 2014.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
PEMBLOKIRAN SITUS: Masyarakat Tolak Permen Kominfo
Wahyudi Djafar, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, menuntut agar permen tersebut dicabut. Selain isinya dapat mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya, kehadirannya juga dinilai tidak tepat.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Kominfo Dinilai Tidak Berwenang Blokir Konten
Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 ihwal penanganan situs Internet bermuatan negatif, seperti pornografi, oleh Kemenkominfo memiliki sejumlah kelemahan mendasar.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Penggiat Internet Tolak Permen Situs Negatif
"Kami meminta dicabut. Kalau pun memang harus diatur itu harus dibawa ke undang-undang dan bukan peraturan menteri yang sifatnya teknis," kata Wahyudi Djafar, dari ELSAM.
1 2 3 4 5 Next