FREEDOM OF EXPRESSION
Govt unblocks radical websites
Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) blasted the blocking of the Islamist websites, saying it was a “repressive” measure.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pemblokiran Situs Internet Cacat Sejak Awal
"Praktik pemblokiran konten internet, dinilai banyak kalangan secara teknis telah cacat di awal, dikarenakan selalu memiliki dampak yang lebih luas, daripada sasaran yang hendak dituju." kata Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar.

PRESS BRIEF
Tanpa mekanisme due process, pemblokiran konten internet adalah semena-mena
Publik tiba-tiba saja dikejutkan dengan tindakan pemblokiran terhadap situs-situs internet, yang selama ini ditengarai gencar melakukan propaganda ekstrimisme-kekerasan dengan latar agama.

BISNIS DAN HAM
Respon Holcim atas Pengaduan NGO Indonesia ke NCP Swiss
Holcim mengapresiasi kesempatan untuk merespon Pernyataan Pers Bersama mengenai proses akuisisi lahan di Indonesia. Kita sangat memperhatikan kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan langsung mencari keterangan terkait isu yang diangkat ...

BISNIS DAN HAM
Persidangan Hison: Mandau Adalah Barang Pusaka Dari Nenek Moyang Kami
Sidang kriminalisasi seorang masyarakat Adat Dayak kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Didampingi Penasihat Hukum dari PILNET, Terdakwa Hison bin Saweh mengikuti sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

BISNIS DAN HAM
Konflik Lahan
Mbah Narji Bebas, Perjuangan Masyarakat Sambirejo Berlanjut
Sunarji alias Narji atau biasa dipanggil Mbah Narji bersama dengan dua rekannya Harto Suparno (Parno) dan Sarjimin (Jimin) telah menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 1 (satu) tahun penjara.

Monitoring Sidang:
Akta Hasutan 1948 Adalah Hukum Tidak Sah
Mahkamah Persekutuan Malaysia menggelar sidang untuk menguji keabsahan Akta Hasutan 1948, setelah sebelumnya Azmi bin Sharom bersama Pengacaranya mendaftarkan pengujian ini ke Pengadilan Tinggi Malaysia, pada 17 September 2014 dan diteruskan ke Mahkamah ...

BISNIS DAN HAM
PT. Holcim Dilaporkan ke Lembaga Internasional karena Melanggar HAM
Produsen Semen ternama, Holcim Ltd dilaporkan atas pengambil alihan lahan 724 hektare di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Langkah PT Holcim dinilai telah melanggar Hak Azasi Manusia masyarakat setempat.

BISNIS DAN HAM
Pernyataan Pers Bersama
ELSAM – Fransiscans International - Sitas Desa – Paguyuban Petani Aryo Blitar – TuK Indonesia – Konsorsium Pembaruan Agraria - AURIGA
Holcim Ltd Harus Bertanggung Jawab Atas Pengambilalihan Hak Kelola
Hari ini, masyarakat sipil mengadukan Holcim ke National Contact Point Switzerland, karena operasi Holcim menyebabkan warga di Blitar mengalami dampak buruk. Pengaduan ini disampaikan berdasarkan OECD Guidelines for Mulltinational Enterprises (OECD Guidelines ...

ANTI PENYIKSAAN
Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua
Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi kesaksian penyintas perempuan Papua yang jadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM (1963-2009), ada sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ ...
1 2 3 4 5 Next