SIARAN PERS
Negara Belum Hadir untuk Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu
Kemarin Selasa, 24 Februari 2015, seminar yang berjudul “Layanan Kesehatan Korban Tragedi 1965/1966 untuk Mewujudkan Rekonsiliasi,” dibatalkan secara paksa di Solo oleh kepolisian. Dua hari sebelumnya, tanggal 22 Februari 2015, pertemuan korban ’65 di ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri:
Hakim Harus Memiliki Paradigma Toleransi dalam Kebhinnekaan
Lembaga peradilan sebagai kunci utama di dalam bidang penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dituntut untuk mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang dari pemeluk agama atau aliran apapun.

REFORMASI KUHP
Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM
Makin banyaknya pasal KUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Achyar Salmi, hampir semua tindak tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri
Sejarah Kearifan Nusantara Masa Lalu sebagai Paradigma Toleransi
Dalam sistem peradilan, institusi pengadilan dan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan, termasuk kepada minoritas korban hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri:
Nilai-nilai Universal Kebhinnekaan, Demokrasi dan Peradilan
Negara perlu merumuskan kebijakan untuk menjamin kepentingan berbagai kelompok berbeda, kelompok etnis dan budaya minoritas atau mereka yang secara sosio-kultural, keagamaan dan historis termajinalisasi.

PENGUATAN KORBAN
Koperasi Gemah Ripah:
Memberdayakan Perekonomian para Penyintas hingga Advokasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Upaya advokasi penyelesaian pelanggaran HAM berat hingga saat ini tidak henti-hentinya diperjuangkan oleh para penyintas. Kemandegan proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat selama bertahun-tahun tidak melunturkan tekad para penyintas untuk ...

ANTI-PENYIKSAAN
Eksekusi Mati, Ketegasan Palsu Pemerintahan Jokowi
Peneliti Elsam Wahyudi Djafar mengatakan lembaganya menolak keras pemberlakukan hukuman mati di Indonesia terhadap segala jenis kejahatan. Elsam pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan eksekusi hukuman mati.

SIARAN PERS
Hentikan Eksekusi Terpidana Hukuman Mati
Mengulang kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya, ELSAM secara tegas menolak hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan, dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk semua jenis kejahatan.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Elsam Apresiasi 159 RUU Masuk Prolegnas 2015-2019
Indriswati D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif ELSAM, menyatakan bahwa merujuk jumlah agenda RUU per tahun, prolegnas ini patut diapresiasi karena mencerminkan perencanaan yang makin realistis dalam bidang legislasi.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Prolegnas 2015-2019 Periode Krusial dalam Pembaharuan Hukum dan HAM
“Berdasar daftar RUU prioritas yang diajukan, banyak RUU yang memiliki relasi kuat (close engagement) dan berdampak serius bagi pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM,” ujar peneliti Elsam, Wahyudi Djafar.
1 2 3 4 5 Next