KEBEBASAN BEREKSPRESI
Menkominfo Diminta Cabut Aturan Blokir Internet
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mencabut Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Rajin Blokir Situs Internet, Kominfo Digugat ke MA
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyatakan aturan tersebut seharusnya dicabut karena digunakan pemerintah untuk memblokir situs yang dinilai bermanfaat.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Kominfo Terkait Blokir SItus
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar mengatakan, peraturan ini dijadikan landasan pemerintah untuk memblokir situs-situs yang diklaim terlarang, seperti bermuatan pornografi.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Mereduksi Pasal Karet UU ITE
Wahyudi Djafar, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan, pasal pencemaran nama baik tidak ditemukan di awal RUU ITE ini dibentuk. Yang ada hanya beberapa tindak pidana kejahatan komputer, perjudian dan pornografi.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Terjerat UU ITE
Peneliti Elsam Wahyudi Djafar menjelaskan, semangat awal penyusunan UU ITE adalah meningkatkan penggunaan transaksi elektronik dalam perniagaan. Selain itu, UU ini dimaksudkan agar publik menggunakan internet dengan baik.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Permenkominfo Konten Negatif Digugat ke MA
Wahyudi Djafar dari ELSAM berharap Permenkominfo ini dapat dibatalkan MA. Sebab, materi yang termaktub dalam Permenkominfo 19/2014 ini dinilainya masih multitafsir terutama menyangkut definsi konten perbuatan negatif.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Permen pengaturan konten digugat ke MA
Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar menilai materi yang terdapat dalam Permen ini masih sangat multitafsir. Menurut dia, hal ini berdampak pada terhalanginya hak masyarakat untuk mendapat informasi.

BISNIS & HAM
Saksi Pemohon : UU P3H Ancam Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat
Salah satu saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Sukran Hawali. Pria tersebut mengaku tinggal dalam kelompok masyarakat adat Semende Banding Agung, Bengkulu. Empat orang adat yang tinggal di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dijatuhi sanksi ...

BISNIS & HAM
UU P3H Justru Lindungi Perusak Hutan
Masyarakat yang hidup di dekat hutan, merasa dikriminakkan dengan hadirnya Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). UU tersebut membuat ruang gerak warga terbatasi. Bahkan mereka kerap menjadi kambing ...

BISNIS & HAM
UU P3H Dinilai Langgar Persamaan di Muka Hukum
Dosen Hukum Pidana FH Universitas Tanjungpura Hermansyah menilai sejumlah pasal ancaman pidana dalamUU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Sebab, pihak perusahaan yang ...
1 2 3 4 5 Next