Elsam: Kasus Orang Hilang Bukan soal Militer atau Sipil

Rabu, 7 Oktober 2009 | 13:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengungkapan kasus orang hilang pada awal era reformasi 1997-1998 hingga saat ini masih mengalami kemandekan. Tidak sedikit kalangan yang meragukan dan cenderung skeptis penegakan hukum terkait kasus ini bisa dilakukan. Dugaan keterlibatan sejumlah petinggi militer dianggap semakin mempersulit proses peradilan terhadap kasus ini.
Seperti diketahui, DPR RI periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan pemerintah untuk segera melakukan proses pengungkapan dan penegakan hukum terkait 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM pascareformasi.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai proses pengungkapan kasus orang hilang ini sudah tidak perlu dikaitkan dengan masalah keterlibatan pihak militer atau sipil. "Ini bukan soal militer atau sipil. Ini soal penegakan HAM," kata Wakil Direktur ELSAM Indriaswati, Rabu (7/10) di Jakarta.
Indria memandang, sejak dikibarkannya bendera reformasi di Indonesia, secara tegas dinyatakan supremasi hukum merupakan sebuah landasan yang paling penting dalam keberlangsungan negara. "Sudah jelas di sini tidak membeda-bedakan apakah itu sipil atau militer. Siapa yang terlibat ya tetap harus diproses," tegas Indrias.
ELSAM sendiri mendesak Presiden untuk segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut. "Proses itu yang mesti didahulukan. Kalau memang tidak terbukti, toh bisa direhabilitasi namanya," tambahnya.
Namun, ELSAM enggan mengomentari apakah pihaknya juga memiliki dugaan mengenai siapa saja tokoh militer yang saat itu diduga terlibat. "Saya memandangnya tidak begitu. Kalau ini terus dikaitkan ke soal militer, ini cenderung sudah bergeser ke arah politis," tandas Indrias.