Publikasi
Laporan HAM
Buku
Film
Buletin Asasi
Jurnal Dignitas
Kertas Kerja

Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Adat

	Editor: Nurhanudin Ahmad, Wahyu Wagiman, Tandiono Bawor Kolasi: x, 82 halaman Impresum: Jakarta: Tim Advokasi Sawit Perbatasan (TASP), 2009 ISBN: - Harga: Rp Catatan: TASP terdiri dari Elsam, Sawit Watch, HuMa, AMAN, Walhi, Forest People Programme (FPP), Lembaga Gemawan, Yayasan Padi Indonesia, LBBT, Institute Dayakologi, AMAN Kalbar

Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sepanjang 850 km. Menurut pemerintah, pembangunan perkebunan sawit ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari setengah juta jiwa dan akan meningkatkan produksi tandan buah segar (tbs) tiap tahunnya sampai dengan 2,7 juta ton. Proyek ini akan menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan di mana telah terjadi kegiatan ekonomi illegal.

Situasi ini harus dicermati secara menyeluruh mengingat praktik pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar selalu menggusur dan merusak ekosistem hutan-hutan masyarakat adat. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar pembangunan perkebunan skala besar yang selama ini dilaksanakan di Indonesia tidak pernah mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat. Jadi, secara umum diskriminasi terhadap masyarakat adat sangat jamak terjadi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan hutan di Indonesia. Hutan lindung, hutan konservasi dan kawasan tambang ditetapkan oleh pemerintah tanpa melibatkan komunitas masyarakat adat.

Terlebih lagi, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih secara terbatas mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Peraturan perundang-undangan Indonesia memang mengakui keberadaan masyarakat adat, dan dalam hal tertentu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang dikelompokkan sebagai hutan Negara. Namun, negara masih mempertahankan sepenuhnya kontrol atas tanah dengan segala implikasinya bagi masyarakat adat.