BISNIS DAN HAM
Respon Holcim atas Pengaduan NGO Indonesia ke NCP Swiss
Holcim mengapresiasi kesempatan untuk merespon Pernyataan Pers Bersama mengenai proses akuisisi lahan di Indonesia. Kita sangat memperhatikan kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan langsung mencari keterangan terkait isu yang diangkat ...

BISNIS DAN HAM
Persidangan Hison: Mandau Adalah Barang Pusaka Dari Nenek Moyang Kami
Sidang kriminalisasi seorang masyarakat Adat Dayak kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Didampingi Penasihat Hukum dari PILNET, Terdakwa Hison bin Saweh mengikuti sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

BISNIS DAN HAM
Konflik Lahan
Mbah Narji Bebas, Perjuangan Masyarakat Sambirejo Berlanjut
Sunarji alias Narji atau biasa dipanggil Mbah Narji bersama dengan dua rekannya Harto Suparno (Parno) dan Sarjimin (Jimin) telah menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 1 (satu) tahun penjara.

Monitoring Sidang:
Akta Hasutan 1948 Adalah Hukum Tidak Sah
Mahkamah Persekutuan Malaysia menggelar sidang untuk menguji keabsahan Akta Hasutan 1948, setelah sebelumnya Azmi bin Sharom bersama Pengacaranya mendaftarkan pengujian ini ke Pengadilan Tinggi Malaysia, pada 17 September 2014 dan diteruskan ke Mahkamah ...

BISNIS DAN HAM
PT. Holcim Dilaporkan ke Lembaga Internasional karena Melanggar HAM
Produsen Semen ternama, Holcim Ltd dilaporkan atas pengambil alihan lahan 724 hektare di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Langkah PT Holcim dinilai telah melanggar Hak Azasi Manusia masyarakat setempat.

BISNIS DAN HAM
Pernyataan Pers Bersama
ELSAM – Fransiscans International - Sitas Desa – Paguyuban Petani Aryo Blitar – TuK Indonesia – Konsorsium Pembaruan Agraria - AURIGA
Holcim Ltd Harus Bertanggung Jawab Atas Pengambilalihan Hak Kelola
Hari ini, masyarakat sipil mengadukan Holcim ke National Contact Point Switzerland, karena operasi Holcim menyebabkan warga di Blitar mengalami dampak buruk. Pengaduan ini disampaikan berdasarkan OECD Guidelines for Mulltinational Enterprises (OECD Guidelines ...

ANTI PENYIKSAAN
Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua
Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi kesaksian penyintas perempuan Papua yang jadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM (1963-2009), ada sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ ...

BISNIS DAN HAM
Kasus Semen Rembang
Ahli: Bila Ada Pelanggaran AUPB, Hakim Berwenang Batalkan Keputusan TUN
Ahli Riawan Tjandra menjelaskan mengenai keabsahan legal standing para pemohon yang menggugat Izin Lingkungan dan AMDAL pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di PTUN Semarang. Menurutnya, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan dasar untuk ...

BISNIS DAN HAM
Bukti UU P3H Bermasalah
“Nenek Asyani adalah korban keberlanjutan kesewenang-wenangan dari UU P3H. Sejak disahkan 6 Agustus 2013, UU itu telah memenjarakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Bahkan kami mencatat, setidaknya 22 orang sudah dihukum ...

BISNIS DAN HAM
Bukan Kejahatan Terorganisir, Nenek Asyani Harus Bebas
Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak hakim memutus bebas nenek Asyani yang didakwa mencuri kayu jati pada 2014 silam
1 2 3 4 5 Next