PENGUATAN KORBAN
Koperasi Gemah Ripah
Koperasi Gemah Ripah adalah koperasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM peristiwa 1965/1966, Tanjung Priok, Talangsari, Mei 1998 dan individu yang mempunyai perhatian terhadap gerakan korban

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Tanggapan dan masukan ELSAM terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang penanganan situs internet bermuatan negatif
Isu mengenai kebijakan konten internet di Indonesia kembali menuai polemik, bersamaan dengan rencana Kominfo untuk mengesahkan RPM Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Menyikapi polemik tersebut ELSAM telah memberikan catatan dan rekomendasi terhadap ...

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Menghubungkan tata kelola internet dan hak asasi manusia
Pasca-pelaksanaan Forum Tata Kelola Internet (IGF) ke 8 yang berlangsung di Bali, Indonesia, ICT Watch, ID-Config dan ELSAM, menyelenggarakan sebuah diskusi, untuk membahas masa depan tata kelola internet, khususnya di Indonesia.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Korban Tragedi 1965 Minta Dukungan Wantimpres: Ngarep Namanya Direhabilitasi Oleh Pemerintahan SBY
Perwakilan korban 1965, Nani Nurani, beserta tim advokasi re­ha­bilitasi korban 1965 men­da­ta­ngi kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jalan Ve­teran III, Jakarta, kemarin. Me­reka menyampaikan surat per­mo­honan rehabilitasi nama baik ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Presiden SBY Didesak Keluarkan Rehabilitasi Korban 1965: Kasus Nani hanya pintu masuk bagi korban lainnya
Korban eks tahanan politik 1965, Nani Nurani (73) akhirnya mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk meminta perlindungan presiden dari stigma tudingan terlibat G.30.S/PKI yang dialaminya selama bertahun-tahun.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Menunggu Kabar Baik Ibu Nani
Pada 2003, perjuangan Nani berhasil di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Nani menggugat Camat Koja karena camat menolak menerbitkan KTP seumur hidup bagi dirinya karena dianggap eks-tapol. Nani menang dan KTP seumur hidup pun kini dikantonginya.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pemerintah Dinilai Serampangan Tangani Filtering Situs Internet
"Hak asasi manusia (HAM) seharusnya menjadi pilar utama yang sangat penting dalam membangun regulasi tata kelola internet, termasuk urusan filtering," jelas Wahyudi Djafar dari ELSAM.

FREEDOM OF EXPRESSION
ITE law could lead to rights violations
Wahyudi Djafar, a researcher at the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), said the wording of the law was extremely malleable and open to multiple interpretations, which could lead to people being unjustly convicted for exercising their ...

BISNIS DAN HAM
Integrasi Kerangka PBB Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Ke Dalam Hukum Indonesia: Harus Disusun Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Kebijakan tentang pengaturan bisnis yang selama ini dihasilkan oleh Pemerintah saling bertabrakan, terdapat beberapa regulasi yang bertentangan satu sama lain, terutama antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, sehingga adanya kebingungan baik di ...

BISNIS DAN HAM
Kemenkumham Bertanggungjawab Integrasikan Kerangka PBB "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan" Ke Dalam Hukum Nasional
Perkembangan ekonomi-politik global dalam satu dekade terakhir telah nyata menyebabkan entitas negara tidak lagi memiliki kekuasaan sebesar yang pernah ia punya sebelumnya. Implikasinya, meletakkan tanggung jawab bagi pemajuan hak asasi manusia hanya ...
1 2 3 4 5 Next